Tito Karnavian Bantah Isu Dicekal Kasus Penyadapan, Klarifikasi Rumah Dinas di Wijaya Chandra

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara tegas membantah pemberitaan di media sosial yang mengaitkan namanya dengan isu pencekalan bepergian ke luar negeri dalam konteks kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (9/11) malam, Tito memastikan tidak ada satu pun permohonan pencekalan yang diajukan oleh aparat penegak hukum terhadap dirinya. Ia melabeli informasi tersebut sebagai hoaks dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Indonesia serta beraktivitas normal sebagai menteri.

Tito menambahkan bahwa munculnya isu-isu tersebut bukan tanpa alasan, melainkan berawal dari maraknya tuduhan palsu yang beredar di ruang digital pasca pengungkapan kasus spyware tersebut. Diantaranya adalah klaim bahwa kediamannya di Kompleks Wijaya Chandra IV digunakan sebagai markas pertemuan para tersangka. Tito mengoreksi fakta itu dengan menyebut bahwa alamat rumah pribadinya sebenarnya berada di Wijaya Chandra 1, bukan di unit IV yang kerap menjadi bahan cuitan liar. Bagi Tito, pembedaan lokasi ini penting untuk menghentikan narasi yang menyesatkan publik.

Klarifikasi Status Pensiun dan Fokus di Kementerian Dalam Negeri

Pengakuan Tito terkait aktivitasnya sebagai anggota polisi juga menjadi poin penting dalam klarifikasi ini. Ia menegaskan bahwa dirinya resmi pensiun dari Korps Bhayangkara sejak tahun 2019, tepatnya saat ia tidak lagi mengemban jabatan sebagai Kapolri. Sejak saat itu, fokus penuh perhatiannya tertuju pada amanah baru sebagai Menteri Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. "Dipercaya oleh Pak Prabowo menjadi Mendagri saya saya laksanakan juga dengan semaksimal saya. Jadi kalau untuk urusan polisi sudah ada yang mengawasi sendiri," pungkas Tito, mengisyaratkan bahwa wewenang hukum dan pengawasan internal Polri kini berjalan di jalur institusional yang terpisah dari tanggung jawabnya di Kementerian Dalam Negeri.

Empat Jenderal Aktif Ditahan, Kasus Penyadapan Lanjut Proses Hukum

Sebagai konteks perkembangan kasus ini, Bareskrim Polri telah resmi menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Mereka adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Saat ini, tiga tersangka di antaranya telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sementara proses hukum tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.