KPK Dalami Aset Eks Kakanwil DJP Jakarta Khusus: Rp20,7 Miliar Aliran Gratifikasi Terdeteksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menelusuri aset dan aliran dana yang melibatkan tersangka kasus dugaan gratifikasi, Muhammad Haniv, mantan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Penelusuran ini dilakukan untuk mendalami kerugian negara sebesar Rp20,7 miliar yang diduga hasil dari praktik korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Langkah hukum ini merupakan bagian dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan lembaga antirasuah guna memetakan jejak finansial tersangka secara menyeluruh.

Berdasarkan keterangan resmi, proses pendalaman ini difokuskan pada pemeriksaan dua saksi kunci, yakni BS selaku pihak swasta dan L selaku Direktur PT BPR Olympindo Primadana. Pemeriksaan berlangsung pada hari Senin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, menegaskan bahwa kebutuhan penyidik saat ini adalah memastikan jejak aliran uang yang terhubung langsung dengan tersangka, bukan sekadar mencari fakta baru, melainkan memperdalam aspek materiil dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Rincian Modus Korupsi: Dari Sponsor Anak hingga Dana Asing

Penyidik KPK menduga Muhammad Haniv telah menerima gratifikasi dalam jumlah yang sangat besar dari sejumlah perusahaan wajib pajak. Rincian nilai gratifikasi tersebut menunjukkan pola yang panjang, yakni sekitar Rp700 juta digunakan sebagai sponsor untuk acara peragaan busana anak tersangka. Selain itu, terdapat penerimaan lain yang nilainya signifikan, yakni Rp10 miliar dalam bentuk mata uang asing yang diterima selama periode 2013-2018. Penerimaan ini turut dilengkapi dengan klaim gratifikasi sebesar Rp10 miliar lainnya yang diterima dalam mata uang asing melalui perantara berinisial BSA selama periode 2014-2022. Pola penerimaan dalam mata uang asing dan penggunaan perantara menunjukkan sistematisnya skema pencucian uang yang diduga dilakukan.

Kronologi Penetapan: dari Status Tersangka hingga Penahanan

Kasus ini bermula ketika KPK menetapkan Muhammad Haniv sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 25 Februari 2025. Meskipun status tersangka telah diberikan lebih dari setahun yang lalu, proses hukum baru memasuki fase penahanan pada 19 Agustus 2026. Penahanan ini menandai babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pajak yang selama ini menjadi sorotan publik. Dengan adanya pemeriksaan saksi dan penelusuran aset yang intensif, KPK berupaya membuktikan seluruh rangkaian bukti materiil untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara serta memastikan tersangka dihukum setimpal dengan perbuatannya.