Sudin LH Jaksel Beri Tindakan Tegas: Petugas PJLP di TPS Dipo Pancoran Dipecat atas Kasus Pungli
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Selain kasus pungli, petugas tersebut juga tercatat meninggalkan tugas tanpa keterangan resmi selama kurang lebih satu bulan, yang memperburuk pelanggaran disiplin operasionalnya.
- Penggajian dan Pelanggaran Ganda di Lapangan Kamil menegaskan bahwa tindakan ini merupakan wujud komitmen dalam menjaga integritas pelayanan kebersihan.
- "Tindakan tegas ini kami ambil atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Selatan mengambil langkah tegas dengan memberhentikan seorang petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) di TPS Dipo Pancoran. Keputusan ini diambil pada 10 November 2026 setelah ditemukan indikasi pelanggaran berat terhadap etika pelayanan publik, di mana petugas tersebut terbukti meminta imbalan di luar ketentuan resmi selama menjalankan tugas di lokasi penampungan sampah tersebut.
Keputusan pemecatatan ini bukan tanpa dasar. Kamil Salim, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Sudin LH Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa pemberhentian dilakukan setelah tim terkait melakukan penelusuran dan pemeriksaan mendalam atas informasi pungli yang sempat beredar di masyarakat. Selain kasus pungli, petugas tersebut juga tercatat meninggalkan tugas tanpa keterangan resmi selama kurang lebih satu bulan, yang memperburuk pelanggaran disiplin operasionalnya.
Penggajian dan Pelanggaran Ganda di Lapangan
Kamil menegaskan bahwa tindakan ini merupakan wujud komitmen dalam menjaga integritas pelayanan kebersihan. "Tindakan tegas ini kami ambil atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kami tidak membenarkan segala bentuk pungutan di luar ketentuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kebersihan," ujarnya. Dengan diberhentikannya petugas tersebut, Sudin LH Jaksel berupaya mengirim sinyal bahwa segala bentuk penyimpangan, baik secara finansial maupun kehadiran fisik, akan ditindak secara proporsional sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Reformasi Pengawasan dan Peran Masyarakat
Menyikapi kasus ini, Sudin LH Jakarta Selatan berencana memperkuat sistem pengawasan di seluruh TPS dan titik operasional lainnya guna memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan pribadi. Evaluasi dan koordinasi berkala akan diintensifkan untuk menjaga transparansi layanan. "Evaluasi dan koordinasi secara berkala terus kami intensifkan... Kami ingin memastikan layanan kebersihan kepada masyarakat berjalan bersih, transparan, dan tidak ada yang dirugikan," tegas Kamil.
- Sudin LH mengimbau masyarakat, termasuk pengangkut sampah mandiri, untuk aktif melaporkan indikasi pungli atau pelanggaran prosedur.
- Laporan dugaan pungli dapat langsung disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup agar segera ditindak lanjuti.
- Sistem pengawasan di seluruh titik operasional akan diperketat pasca-kejadian ini.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI Jakarta Tegaskan Kesiapan Tuan Rumah PON Pantai 2026: 1.172 Atlet Bersaing di 10 Cabor

Pertamina Genjot Kemitraan Strategis Global, Bidik Dekarbonisasi Transportasi ASEAN Lewat Energi Hijau

Transformasi Mal RI: Dari Hypermarket ke Pusat Hiburan dan Layanan Live Shopping
