SBT Gencar Susun RDTR Bula: Fondasi Strategis untuk Akselerasi Investasi dan Ekonomi Lokal

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, resmi memulai penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Bula sebagai langkah fundamental dalam membentuk pusat aktivitas ekonomi dan investasi yang terarah. Inisiatif ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan strategi komprehensif untuk memastikan bahwa pertumbuhan kota berjalan selaras dengan daya dukung lingkungan. Wakil Bupati SBT M. Miftah Thoha Rumarey Wattimena menegaskan pentingnya pendekatan yang terpadu dan berwawasan lingkungan agar pembangunan tidak menjadi bencana ekologis atau stagnasi infrastruktur. Langkah ini sejalan dengan komitmen nasional dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk pengembangan ekonomi, sebagaimana diupayakan oleh Kemendes PDT melalui pengembangan desa tematik.

Langkah ini diresmikan melalui Konsultasi Publik I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berlangsung di Bula pada Senin (9/11). Wattimena menekankan bahwa kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang adalah kunci utama untuk menarik investor. Tanpa pedoman tata ruang yang jelas, potensi ekonomi daerah sulit berkembang secara optimal dan berisiko menimbulkan konflik lahan serta degradasi lingkungan. Oleh karena itu, integrasi antara perencanaan ruang dan kajian lingkungan menjadi prioritas mutlak dalam proses ini.

Peta Komprehensif Peruntukan Ruang

Penyusunan RDTR ini mencakup pengaturan berbagai sektor secara detail untuk memetakan potensi kawasan Bula secara menyeluruh. Dokumen ini akan menjadi instrumen vital yang memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan. Cakupan pengaturan ruang tersebut meliputi:

• Kawasan permukiman yang terstruktur dan layak huni.
• Sektor perdagangan dan jasa untuk mendukung perputaran ekonomi lokal.
• Kawasan perkantoran sebagai pusat administrasi dan bisnis.
• Ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan ekologis.
• Infrastruktur pendukung yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur strategis seperti yang dilakukan di berbagai daerah untuk mendukung mobilitas dan produktivitas.

Dengan adanya pemetaan ini, setiap aktivitas pembangunan akan memiliki koridor yang jelas, mengurangi ambiguitas hukum yang selama ini menghambat pengembangan wilayah.

Integrasi KLHS dan Partisipasi Publik

Wattimena menambahkan bahwa keberhasilan RDTR sangat bergantung pada integrasinya dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap pengembangan ekonomi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, sehingga tidak mengorbankan aset alam untuk kepentingan jangka pendek. Ia berharap konsultasi publik dan FGD ini menjadi ruang partisipatif yang efektif. Masukan dari masyarakat luas dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkaya konten RDTR sehingga menghasilkan pengaturan tata ruang yang tidak hanya terpadu secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan kepastian hukum yang kuat bagi masa depan Kabupaten SBT.