Rocky Gerung: Integrasi Data Bukan Sekadar Teknologi, Melainkan Kunci Kedaulatan dan Harapan Generasi Muda

Rocky Gerung, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menegaskan bahwa integrasi data di Indonesia tidak semata-mata merupakan isu teknis atau infrastruktur, melainkan instrumen strategis untuk menjamin kedaulatan negara dan memberikan kepastian masa depan bagi generasi muda, khususnya Generasi Z. Pernyataan ini disampaikannya dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Bagi Rocky, arah dari integrasi data harus ditujukan untuk memudahkan anak-anak muda agar mereka tidak lagi cemas menghadapi masa depan, karena data pada dasarnya menentukan relasi kewenangan di dalam struktur negara.

Ia menekankan bahwa sebuah sistem data yang baik tidak cukup hanya bersifat modern, tetapi wajib dapat diaudit, dikoreksi, dan dipertanggungjawabkan secara penuh. Tanpa fondasi sistem yang kokoh dan transparan, data yang dikumpulkan akan kehilangan maknanya apabila dalam benak masyarakat masa depan tidak tertanam harapan yang jelas terhadap prospek Indonesia. Oleh karena itu, langkah integrasi ini menjadi momentum krusial untuk memperlihatkan kepada generasi mendatang bahwa negara memiliki jalan keluar dan harapan nyata.

Menetapkan Akuntabilitas dan Standar Validasi

Rocky memberikan peringatan tajam bahwa pemerintah tidak boleh berhenti pada fase teknis integrasi, melainkan harus membangun tanggung jawab bersama yang solid. Hal ini menuntut penetapan sumber dan otoritas data yang jelas, lengkap dengan penanggung jawab, definisi data, serta standar validasi yang ketat. Lebih lanjut, mekanisme koreksi menjadi krusial; kesalahan dalam sistem harus dapat diperbaiki segera melalui prosedur koreksi, penetapan tenggat waktu pembaruan, dan pencatatan jejak perubahan (audit trail) yang transparan. Dalam pandangannya, keberhasilan integrasi data harus diukur dari dampak nyata pada akurasi, ketepatan sinkronisasi, pengawasan akses, dan kualitas layanan publik. 'Yang harus terhubung bukan hanya server, tanggung jawab juga,' tegas Rocky, menggarisbawahi pentingnya aspek etika dan hukum di balik teknologi.

Rekonsiliasi Data Hukum dan Penanda Kewaspadaan Sosial

Komitmen integrasi ini tercermin dalam data dari Kementerian Hukum, yang mencatat adanya 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum dari lebih dari 35 kementerian/lembaga melalui sistem API Hit milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum sejak tahun 2023 hingga Oktober 2026. Rocky menilai bahwa tingginya volume integrasi ini merupakan penanda adanya kegelisahan di tengah masyarakat akibat kerantangan data sebelumnya. Oleh sebab itu, proses pembersihan dan penggabungan data yang dilakukan Ditjen AHU mendapat apresiasi sebagai upaya korektif yang signifikan untuk menyatukan ekosistem digital negara. Di sisi lain, kebutuhan infrastruktur digital yang terus meningkat juga terlihat dari proyeksi Pembangunan Data Center di kawasan ASEAN yang memerlukan investasi triliunan rupiah.