Puan Maharani Buka Masa Sidang: DPR Prioritaskan Percepatan RUU Anti-Korupsi dan Hak Cipta

Ketua DPR Puan Maharani secara resmi membuka Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (6/10/2026), di Gedung DPR, Jakarta. Pembukaan masa sidang ini menandai dimulainya kembali proses legislasi dengan fokus utama pada percepatan pembahasan dua rancangan undang-undang strategis, yaitu RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan RUU Hak Cipta. Langkah ini menunjukkan komitmen parlemen dalam memperkuat penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Puan menegaskan bahwa percepatan ini dilakukan tanpa mengorbankan kualitas substansi undang-undang.

Agenda legislatif masa sidang yang berlangsung dari 10 November hingga 17 Desember 2026 ini juga mencakup kelanjutan pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta RUU Perkoperasian. Menurut Puan, selain melanjutkan RUU yang sudah ada, DPR juga bergerak cepat untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat yang memiliki urgensi tinggi. Ini adalah respons parlemen terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang memerlukan payung hukum yang responsif dan modern.

Komitmen Kualitas dan Ketahanan Fiskal APBN 2026

Dalam pidatonya, Puan Maharani menggarisbawahi bahwa komitmen parlemen untuk mempercepat penyusunan RUU tetap mengutamakan kehati-hatian dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Kualitas substansi menjadi prioritas agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar efektif dan bermanfaat. Selain fokus pada legislasi, DPR juga memberikan perhatian khusus pada aspek fiskal nasional. "DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat," ujar Puan. Perhatian ini krusial mengingat kondisi makroekonomi yang menantang.

Parlemen menyadari bahwa APBN 2026 menghadapi tekanan dari ketidakpastian ekonomi global. Tekanan tersebut manifestasi melalui dinamika harga minyak bumi, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta volatilitas pasar modal. Untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, Puan menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal yang kuat dan perlindungan bagi sektor rakyat.

• Dinamika harga minyak bumi yang memengaruhi pengeluaran negara.
• Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berdampak pada biaya impor.
• Dinamika pasar modal yang memengaruhi investasi dan kepercayaan investor.

Ketiga faktor ini menjadi fokus perhatian dalam menjaga ketahanan fiskal.

Amanah Konstitusional dan Penutup Masa Sidang

Menutup masa sidang, Puan Maharani mengajak seluruh anggota parlemen untuk menjalankan fungsi kedaulatan rakyat dengan penuh amanah. Ia mendorong legislator untuk meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional, baik dalam legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Masa sidang ini diharapkan menjadi wadah untuk menghasilkan produk hukum yang responsif dan mengawal anggaran negara agar tepat sasaran. Dengan pembukaan masa sidang ini, DPR telah menetapkan agenda prioritas yang memadukan percepatan regulasi strategis dengan pengawalan ketat terhadap kesehatan fiskal negara di tengah ketidakpastian global.