Propam Polri Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta, Istana Anggap Penyadapan Presiden Prabowo sebagai Makar

Divisi Propam Polri secara resmi menggelar sidang etik terhadap mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, pada Selasa (10/11). Langkah tegas ini diambil sebagai konsekuensi langsung dari skandal dugaan penyadapan ilegal yang menjerat Presiden Prabowo Subianto. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa proses hukum internal kode etik profesi Polri telah dijalankan sesuai rencana. "Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap sdr AS oleh Div Propam Polri," ujar Johnny kepada wartawan. Meskipun begitu, detail mengenai susunan Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang memimpin sidang tersebut belum diungkap secara terbuka.

Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka. Selain Irjen Ahrie Sonta, tiga tersangka lainnya yang kini ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.

Temuan Penyadapan Meluas dan Dampak Hukum

Pemeriksaan awal oleh kepolisian mengungkap bahwa dampak penyadapan ilegal ini tidak hanya terbatas pada satu individu. Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajaran bawahannya disebut sebagai korban dalam jaringan penyadapan tersebut. Lingkup pelanggaran ini dilaporkan menjangkau para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Penemuan ini menegaskan kompleksitas jaringan intelijen yang dianggap melanggar batas legalitas dalam menjalankan operasi pengintaian negara.

Implikasi Politik dan Penilaian Istana

Respons terhadap skandal ini tidak berhenti di ranah hukum pidana dan etik Polri saja. Istana Kepresidenan memberikan penekanan kuat melalui Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, yang mengategorikan tindak pidana penyadapan ilegal tersebut sebagai bentuk makar. Label "makar" ini secara signifikan meningkatkan bobat hukum dan sensitivitas politik dari kasus tersebut. Hal ini menandakan bahwa negara memandang pelanggaran terhadap keamanan presiden bukan hanya sebagai kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan dan tatanan pemerintahan yang harus direspons dengan penindakan terberat.