Prancis Tuduh Iran Dalangi Peretasan Lemari Pendingin Supermarket, Ancam Sanksi Baru

Dinas intelijen Prancis menuding Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai dalang di balik serangan siber terhadap sistem lemari pendingin di berbagai supermarket Prancis yang terjadi pada Oktober lalu. Berdasarkan laporan media yang dikutip oleh Le Figaro, otoritas Paris meyakini serangan ini dilakukan oleh satuan siber IRGC, sebuah unit yang terafiliasi dengan Pusat Elektronik dan Siber Iran. Tudingan ini memicu eskalasi diplomatik, di mana Paris menegaskan akan mengusulkan sanksi ketat terhadap entitas dan individu asal Iran yang terlibat dalam insiden yang disebut sebagai "serangan besar" terhadap keamanan publik tersebut.

Investigasi Hukum dan Permintaan Penangkapan Internasional

Jaksa di Paris telah resmi memulai penyelidikan terhadap pimpinan unit serangan siber Shahid Kaveh, termasuk dua wakil pemimpinnya serta individu lain yang diduga berperan dalam peretasan tersebut. Kantor kejaksaan Paris secara tegas memohon penerbitan perintah penangkapan internasional untuk tersangka-tersangka tersebut. Investigasi ini menjadi langkah hukum signifikan dalam merespons gangguan siber yang berdampak lintas negara, dengan fokus pada akuntabilitas aktor negara yang diduga melakukan serangan yang merusak infrastruktur kritikal.

Protes Diplomatik dan Dampak Lintas Negara

Pascal Confavreux, juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, menyatakan bahwa negara tersebut akan memanggil duta besar Iran untuk menyampaikan kecaman keras. Confavreux menegaskan bahwa serangan siber yang tidak dapat diterima tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip perilaku bertanggung jawab di ruang siber yang telah ditandatangani oleh Iran. Dampak dari peretasan ini tidak hanya dirasakan di Prancis, tetapi juga meluas ke Inggris, Jerman, Italia, Portugal, dan Belanda, menyebabkan kerugian materiil dan kerusakan pada makanan beku. Prancis menyatakan hak untuk mengambil tindakan tambahan yang proporsional, termasuk sanksi baru, untuk merespons serangan yang mengancam kepentingan dan keamanan warga awam.