Pemkab Kulon Progo Siapkan Rp19,8 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Warga yang Dicoret dari PBI JKN

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menegaskan komitmennya untuk tetap menjamin akses layanan kesehatan bagi warga yang kepesertaannya dinonaktifkan dari program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah pusat. Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap peningkatan jumlah warga yang mengalami penonaktifan status secara berkala dalam beberapa waktu terakhir. Agung menekankan pentingnya antisipasi agar tidak ada warga yang kesusahan saat membutuhkan layanan kesehatan mendesak karena kartu BPJS mereka tidak aktif.

"Jangan sampai saat periksa kesehatan kartu sudah tidak aktif padahal sangat mendesak. Untuk antisipasi itu, kami mengingatkan masyarakat untuk mengecek kepesertaan BPJS Kesehatan secara berkala," ujar Agung di Kulon Progo, Selasa. Ia menjelaskan bahwa warga yang kepesertaannya dinonaktifkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan mengurus prosedur pengaktifan kembali melalui pemerintah kalurahan, Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan dengan membawa KTP.

Mekanisme Verifikasi dan Pembiayaan APBD

Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Eko Budiarto, menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut terjadi setelah Kementerian Kesehatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemadanan data atau desil kesejahteraan masyarakat. Warga yang berada pada desil 1 hingga 5 kepesertaan PBI-nya masih ditanggung oleh negara, sementara warga yang masuk dalam kategori desil 6 hingga 10 langsung dinonaktifkan oleh pusat secara otomatis. Sebagian besar masyarakat baru mengetahui status kepesertaan BPJS mereka tidak aktif ketika hendak mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan saat mereka jatuh sakit.

Proses reaktivasi melibatkan kalurahan sebagai pintu masuk utama. Masyarakat yang mendapati kartunya nonaktif di rumah sakit diarahkan untuk melapor ke kantor kelurahan setempat guna menjalani proses verifikasi ulang. Setelah mendapat usulan dan persetujuan dari pihak kelurahan serta Dinas Sosial, Dinas Kesehatan langsung mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN warga tersebut menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

• Anggaran sebesar Rp19,8 miliar telah disiapkan Pemkab Kulon Progo untuk meng-cover pembiayaan iuran JKN warga yang diaktifkan kembali.
• Sampai akhir tahun, anggaran masih tersisa antara Rp3,5 miliar sampai Rp5 miliar.
• Dalam kurun waktu seminggu, Dinas Kesehatan rata-rata menerima sekitar 50 permohonan pengaktifan kembali status kepesertaan JKN dari berbagai wilayah kalurahan.

Strategi Penanganan Berdasarkan Kategori Desil

Dinas Kesehatan Kulon Progo membedakan penanganan bagi warga berdasarkan kategori desil mereka. Bagi warga yang masuk desil 6 hingga 10 dan menerima kondisi tersebut tetapi masih membutuhkan jaminan kesehatan, pengaktifannya dibantu melalui pembiayaan APBD daerah via kelurahan. Sementara itu, bagi warga yang merasa masuk dalam kategori desil 1 sampai 5 namun mendapati statusnya nonaktif, mereka dapat mengajukan sanggahan melalui Dinas Sosial untuk kemudian diusulkan kembali ke Kementerian Kesehatan agar status PBI pusatnya dipulihkan.

Eko Budiarto mengimbau masyarakat secara berkala untuk mengecek status kepesertaan jaminan kesehatan mereka melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh Dinas Sosial maupun BPJS Kesehatan. "Kami juga mengingatkan masyarakat untuk segera menghubungi pihak kalurahan setempat apabila membutuhkan bantuan pengaktifan kembali kepesertaan agar hak atas layanan kesehatan tetap terjamin," katanya. Langkah proaktif ini diharapkan dapat meminimalisir hambatan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Kulon Progo di tengah dinamika pemadanan data nasional.