OJK Blokir 16 Entitas Penipuan Bermodus AI, dari Skema Deposit hingga Pencatutan Identitas
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Langkah ini menegaskan komitmen regulator dalam memberantas praktik investasi bodong yang marak terjadi di tengah perkembangan digital.
- Penyelidikan Satgas PASTI mengungkap bahwa para pelaku menggunakan beragam strategi penipuan yang kompleks.
- Modus operandi tersebut mencakup penawaran investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, perdagangan saham serta instrumen keuangan lainnya, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) secara resmi menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga kuat terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal. Penindakan tegas ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial akibat berbagai modus penipuan yang semakin canggih, termasuk pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (AI) untuk meyakinkan korban. Langkah ini menegaskan komitmen regulator dalam memberantas praktik investasi bodong yang marak terjadi di tengah perkembangan digital.
Penyelidikan Satgas PASTI mengungkap bahwa para pelaku menggunakan beragam strategi penipuan yang kompleks. Modus operandi tersebut mencakup penawaran investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, perdagangan saham serta instrumen keuangan lainnya, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin. Pemanfaatan AI menjadi sorotan utama karena digunakan untuk menciptakan ilusi profesionalisme dan keamanan, sehingga masyarakat mudah tergiur oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
Modus Operandi: Skema Deposit, Tugas, dan Pemanfaatan AI
Dari total 16 entitas yang ditindak, 10 entitas diidentifikasi menggunakan modus pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan skema Member Get Member. Nama-nama entitas tersebut antara lain GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33. Para pelaku diduga menawarkan penyewaan komputasi atau tugas sederhana dengan imbalan tinggi, namun sebenarnya merupakan skema piramida digital yang merugikan.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi mendalam, kesepuluh entitas tersebut terbukti tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Selain itu, mereka tidak memiliki izin dari OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta aplikasi atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital. Ketidaksesuaian legalitas ini menjadi dasar utama pemberhentian kegiatan mereka.
Imbauan Waspada dan Verifikasi Legalitas
Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis. Kewaspadaan ini semakin krusial apabila penawaran tersebut mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan resmi, maupun tokoh publik. Pemanfaatan identitas institusi terpercaya sering kali menjadi alat utama para penipu untuk membangun kepercayaan korban secara cepat.
"Masyarakat diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan," demikian kutipan dari keterangan resmi OJK pada Senin (10/11/2026). Masyarakat disarankan untuk melakukan pengecekan independen melalui kanal resmi OJK sebelum menyetor dana. Dengan memahami risiko dan memverifikasi izin usaha, potensi kerugian akibat penipuan investasi dapat diminimalisir secara signifikan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gubernur Bali Wayan Koster Ajak Generasi Muda Warisi Spirit Kepahlawanan untuk Estafet Pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka

Kapolri Turun Langsung ke Yogyakarta, Selidiki Dugaan Pengerusakan Terkoordinasi usai Kantor DPRD DIY Diserang

Serangan Udara Saudi Hantam Gedung Minyak di Sanaa, Api Marak di SPBU Al-Mufazir
