Menteri PKP Targetkan Serapan Anggaran Ditjen Perdesaan Tembus 98 Persen

Berikut adalah konten HTML yang telah diperbarui dengan penambahan tautan internal yang relevan dari link pool. Tautan ditambahkan pada kata kunci "Menteri PKP" (Merujuk ke artikel tentang Menteri PKP Maruarar Sirait dan pencegahan korupsi di program perumahan yang sangat relevan dengan konteks artikel ini) dan "Perumahan" (Merujuk ke program perumahan secara umum).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menetapkan target agresif penyerapan anggaran sebesar 98 persen untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Perdesaan pada tahun 2026. Angka ini melampaui target standar kementerian yang berada di kisaran 97 persen, mencerminkan keyakinan penuh Maruarar terhadap kinerja tim yang dinilai bekerja keras dan melakukan berbagai terobosan signifikan. “Saya optimistis karena timnya bekerja keras dan melakukan banyak terobosan,” ujar Maruarar saat menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Selasa.

Kepastian target ini menjadi sinyal penguatan kinerja anggaran di sektor perumahan pedesaan. Maruarar secara eksplisit mengapresiasi Ditjen Perumahan Perdesaan karena mencatatkan salah satu capaian penyerapan anggaran tertinggi di lingkungan Kementerian PKP. Ia menegaskan, “Terima kasih atas kerja keras Pak Dirjen dan seluruh tim,” sambil mendorong jajaran direksi untuk terus mempercepat pelaksanaan program perumahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan efisiensi penggunaan dana negara sekaligus akselerasi pembangunan hunian layak.

Progres Bedah Rumah dan Dinamika Data LPD

Dukungan terhadap target tinggi tersebut ditopang oleh progres nyata di lapangan, khususnya pada program Bedah Rumah yang dilaporkan oleh Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan Teddy Paul H Siagian. Ia mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran program ini telah mencapai 93 persen, dengan jumlah penerima yang telah menyelesaikan transfer dan menyampakan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tercatat sebanyak 23.000 unit. Meskipun capaian saat ini signifikan, tantangan masih ada. Teddy menegaskan bahwa ditjen terus mengejar peningkatan capaian LPD hingga 61 persen pada akhir November atau awal Desember 2026. Target tambahan ini menjadi kunci untuk memastikan seluruh dana terserap secara optimal dan legal sebelum tutup buku tahun anggaran.

Percepatan Pembangunan Hunian di Wilayah Sumatera

Sementara itu, dari sisi fisikal pembangunan, Ditjen Perumahan Perdesaan mencatat progres pembangunan hunian di wilayah Sumatera mencapai 10,7 persen. Dari sisi distribusi, Provinsi Aceh menjadi lumbung utama dengan 6.220 unit yang tersebar di delapan kabupaten/kota, disusul Sumatera Utara dengan 919 unit di dua kabupaten (Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal) serta Sumatera Barat dengan 813 unit di empat wilayah. Secara kumulatif, tiga provinsi ini mencakup total 7.952 unit rumah yang sedang diproses. Data ini menunjukkan bahwa fokus pembangunan tidak hanya tertuju pada serapan angka, tetapi juga distribusi fisik yang merata, khususnya di kawasan pedesaan yang membutuhkan perhatian infrastruktur hunian.

• Target Kementerian PKP 2026: 97 persen
• Target Ditjen Perdesaan 2026: 98 persen
• Serapan Anggaran Bedah Rumah: 93 persen
• Penerima LPD Saat Ini: 23.000 unit
• Total Hunian di 3 Provinsi Sumatera: 7.952 unit