Mentan Amran Ancam Sanksi Pedagang yang Melanggar HET Pangan Pokok

Menteri Pertanian (Mentan) merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pedagang yang menjual bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Pelanggaran terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP), HET, hingga harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dikenakan sanksi administratif hingga pidana, termasuk potensi hukuman penjara hingga 7 tahun dan denda hingga Rp1,5 miliar.

Regulasi dan Komoditas yang Diawasi

Ancaman sanksi ini didasarkan pada Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 456 Tahun 2026 yang mengatur pengenaan sanksi terhadap pelanggaran HPP, HET, dan harga beras SPHP. Komoditas pangan yang menjadi fokus pengawasan meliputi beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, dan pangan pokok tertentu lainnya. Ketentuan ini ditegaskan karena komoditas tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga kepatuhan terhadap regulasi harga menjadi krusial.

Sanksi Administratif dan Pidana untuk Pelanggar

Bapanas menjatuhkan sanksi administratif kepada pedagang yang melanggar, mulai dari peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan izin usaha, penarikan bahan pokok dari peredaran, hingga sanksi pidana sesuai undang-undang. Berikut rincian sanksi yang dapat dikenakan:

• Sanksi Administratif: Peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan izin usaha, penarikan bahan pokok dari peredaran.
• Sanksi Pidana: Hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

Pengawasan ketat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jika ditemukan pelanggaran, laporan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti.

Pengawasan Ketat dan Peran Aparat Terkait

Surat edaran ini menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha pangan. Pihak-pihak yang berwenang melakukan pengawasan adalah kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, kepala kepolisian daerah (Kapolda), panglima komando daerah militer (Pangdam), kepala kepolisian resor (Kapolres), dan komandan distrik militer (Dandim). Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, serta melindungi kepentingan konsumen.