Menperin Sarmuji Beberkan Antusiasme Industri Otomotif Nanti Insentif Non-Fiskal Bebas Ganjil-Genap untuk Mobil Hybrid

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa pelaku industri otomotif sangat menantikan implementasi insentif non-fiskal berupa pembebasan aturan ganjil-genap bagi kendaraan bertenaga hybrid. Pernyataan ini disampaikan Sarmuji di kompleks Kementerian Perindustrian pada Selasa, 10 November 2026, menanggapi belum adanya perkembangan konkret terkait keberlanjutan dukungan pemerintah untuk mobil rendah emisi tersebut. Bagi para produsen, insentif non-fiskal ini dianggap krusial untuk mendorong utilisasi atau penggunaan kendaraan ramah lingkungan oleh masyarakat secara maksimal, mengingat daya tarik utamanya terletak pada kemudahan akses lalu lintas di wilayah sibuk.

Memang, saat ini Sarmuji mengakui belum terlihat sinyal positif atau keputusan resmi dari pemerintah pusat mengenai kelanjutan insentif tersebut. Dinamika kebijakan masih berada dalam tahap kajian mendalam, di mana keputusan final harus mempertimbangkan berbagai perspektif lintas kementerian. Oleh karena itu, posisi pemerintah masih terbuka dan menunggu hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum menentukan arah kebijakan berikutnya mengenai kendaraan hybrid di Indonesia.

Strategi Pasar di Luar Jabodetabek yang Masih Terbuka Lebar

Dalam paparannya, Sarmuji memberikan konteks strategis mengenai peta pasar kendaraan rendah emisi di Indonesia. Ia menggarisbawahi bahwa kebijakan pembatasan ganjil-genap saat ini secara spesifik hanya diterapkan di wilayah Jabodetabek. Konsekuensinya, pasar di kota-kota lain di Indonesia masih terbuka lebar karena belum adanya regulasi serupa yang membatasi pergerakan kendaraan berdasarkan nomor polisi. "Tapi sebenarnya kota-kota yang menerapkan ganjil genap itu kan enggak terlalu banyak, baru di Jakarta, jadi di luar Jakarta mereka pangsa pasarnya sangat terbuka dengan atau insentif ganjil genap karena kan ganjil genap belum diterapkan di luar Jakarta," terang Sarmuji. Fakta ini menjadi sinyal bahwa meski insentif non-fiskal di ibukota belum terealisasi, potensi pertumbuhan permintaan tetap tinggi di wilayah non-metropolitan yang mengandalkan efisiensi bahan bakar sebagai nilai jual utama.

Koordinasi Lintas Kementerian Kunci untuk Menentukan Arah Kebijakan

Proses pengambilan keputusan ini tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh kementerian perindustrian saja. Sebelumnya, pada 9 November 2026, Sarmuji telah mengungkapkan bahwa ia perlu mendengarkan perspektif dari kementerian lain sebelum memberikan jawaban definitif. "Hybrid, kayaknya perlu mendengarkan perspektif dari kementerian lain sebelum melakukan jawabannya," kata Sarmuji. Koordinasi lintas sektor ini melibatkan pertimbangan kompleks yang tidak hanya terbatas pada sektor manufaktur, tetapi juga mencakup aspek kebijakan energi nasional. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah insentif mobil hybrid akan dihentikan atau dilanjutkan, sehingga seluruh pihak masih menunggu hasil diskusi teknis antar-kementerian tersebut.