Mendagri Tito Karnavian Sentil Pemda Sumatra: Serapan Dana Bencana Rp10,68 Triliun Masih 0%

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh terkait lambatnya realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,68 triliun yang telah dikucurkan pemerintah untuk penanganan bencana. Peringatan ini disampaikan di Kantor Presiden, Selasa (10/11/2026), menyoroti fakta bahwa sejumlah kabupaten di wilayah tersebut tercatat sama sekali belum merealisasikan anggaran tersebut. Tito menekankan agar dana yang dialokasikan atas arahan Presiden Prabowo Subianto ini digunakan secara maksimal untuk kebutuhan darurat dan tidak disimpan hingga menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di akhir tahun.

Tito mengungkapkan bahwa tingkat serapan anggaran di tiga provinsi tersebut sangat bervariasi, menandakan adanya ketimpangan dalam respons administratif di lapangan. Di Sumatra Barat, terdapat rentang realisasi dari 5% hingga 54%. Sementara itu, di Sumatra Utara, angka tertinggi mencapai 60%, namun terdapat kemacetan parah di daerah tertentu. Kondisi serupa juga terjadi di Aceh, di mana beberapa kabupaten masih stagnan di angka nol persen. Rincian data realisasi anggaran per wilayah adalah sebagai berikut:

• Sumatra Barat: Realisasi bervariasi, dengan Kabupaten tertentu mencapai 54%, tetapi ada yang baru mencapai 5%.
• Sumatra Utara: Realisasi tertinggi 60%, namun Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih mencatatkan serapan 0%.
• Aceh: Realisasi tertinggi di Kabupaten Pidie, sementara Kabupaten Bireuen masih belum merealisasikan anggaran (0%).

Alasan Teknis dan Ancaman Pemantauan Langsung

Menanggapi keraguan tersebut, Tito menjelaskan bahwa beberapa pemerintah daerah beralasan bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh pekerjaan infrastruktur yang masih berlangsung, dengan pembayaran dijadwalkan di akhir tahun. Tito menyatakan alasan teknis seperti pembangunan jalan atau jembatan masih dapat diterima selama proyek benar-benar berjalan dan anggaran digunakan sesuai peruntukannya. Namun, ia menegaskan bahwa alasan tersebut tidak valid jika digunakan sebagai kedok untuk tidak memahami administrasi atau sengaja tidak menggunakan dana. "Asal jangan sampai karena memang tidak mau digunakan atau tidak mengerti apa administrasi penggunaannya," tegas Tito. Untuk memastikan akuntabilitas, pemerintah pusat akan menurunkan tim khusus untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan, guna memverifikasi apakah pekerjaan fisik memang sedang dikerjakan atau jika dana justru mengendap di rekening pemerintah daerah.

Ancaman Sanksi bagi Penyimpangan Anggaran

Tito memperingatkan bahwa setiap penyalahgunaan dana atau pengalihan penggunaan di luar arahan Presiden dan ketentuan surat edaran yang berlaku akan menghadapi konsekuensi hukum dan administratif. Meskipun sumber teks terpotong pada bagian detail sanksi, Tito menegaskan bahwa teguran adalah langkah awal, dan pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi atau inefisiensi dalam penanganan bencana. Langkah pemantauan khusus ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa Rp10,68 triliun benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak bencana, bukan menjadi beban birokrasi yang lambat. Dengan pendekatan "check and balance" ini, pemerintah pusat berharap dapat mempercepat pemulihan infrastruktur dan sosial di Sumatra dan Aceh, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap efektivitas penanganan bencana nasional.