Ketua DPR Akui Terima Hak Menyampaikan Pendapat Terkait Polemik Ijazah Wapres Gibran

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik terkait penggunaan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP). Pernyataan ini disampaikannya usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Puan Maharani menjelaskan bahwa seluruh usulan tersebut akan diproses secara ketat oleh pimpinan DPR sebagai bagian dari respons terhadap dinamika politik yang sedang berlangsung.

Menurut ketua DPR tersebut, setelah masa sidang dibuka kembali, pimpinan DPR akan terus mendengarkan berbagai masukan terkait mekanisme dan tata cara pelaksanaan HMP. Proses ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa setiap pendapat yang disampaikan sesuai dengan koridor hukum dan tata tertib yang berlaku di parlemen.

Pertimbangan Strategis Fraksi PKB dan PDIP

Langkah ini merupakan respons atas usulan dari beberapa fraksi. Sebelumnya, Muhammad Khozin, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, menyatakan bahwa penggunaan jalur HMP sedang difinalisasi untuk merespons persoalan ijazah Gibran Rakubimung Raka. Khozin menilai bahwa kasus tersebut merupakan ujian sejarah bagi Indonesia sebagai negara hukum, sehingga opsi HMP dianggap ideal untuk memberikan jawaban konstitusional yang tegas.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI. Dia menyebut mekanisme HMP sebagai langkah paling rasional, efektif, dan efisien untuk menyikapi polemik ijazah wakil presiden tersebut. Meskipun demikian, Pareira mengklarifikasi bahwa fraksi PDIP memutuskan untuk tidak menyampaikan HMP dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa hari itu, menunggu proses lebih lanjut dari pimpinan.

Implikasi Prosedural di Masa Sidang

Penerapan HMP ini tidak hanya sekadar formasi politik, melainkan menjadi instrumen hukum yang harus diproses melalui tata cara spesifik. Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh Puan Maharani bersama Wakil Ketua Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, dituntut untuk mengolah berbagai opsi mekanisme ini secara transparan. Langkah ini menunjukkan bahwa parlemen masih mencari keseimbangan antara fungsi pengawasan dan penghormatan terhadap proses konstitusional yang ada.

Dengan diterimanya masukan dari fraksi-fraksi, proses legislasi dan pengawasan di DPR kini memasuki babak baru yang penuh dinamika. Publik menantikan bagaimana pimpinan DPR akan memformalkan mekanisme HMP ini, mengingat isu yang disentuh menyentuh langsung legitimasi jabatan wakil presiden di mata publik dan undang-undang.