Kepala BNPB Kristomei Sianturi Janji Evaluasi SOP Penerbangan Pasca-Tanggap Kecelakaan Heli Karhutla di Kalsel
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Langkah tegas ini merupakan respons langsung atas rentetan kecelakaan helikopter yang terjadi dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan ( karhutla ).
- Kecelakaan ini menambah daftar panjang tragedi yang memaksa BNPB untuk meninjau ulang aspek keselamatan udara dalam penanganan bencana alam.
- Prioritas Keamanan Penerbangan dalam Misi Karhutla Sebagai instansi terdepan dalam penanganan bencana, BNPB menempatkan keselamatan personel udara sebagai prioritas utama.
Kristomei Sianturi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) keselamatan penerbangan misi kebencanaan. Langkah tegas ini merupakan respons langsung atas rentetan kecelakaan helikopter yang terjadi dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Peristiwa terbaru melibatkan evakuasi satu jasad korban dari helikopter Super Puma H-225 registrasi VH-HGM yang menjalankan misi di Sungai Barito, Desa Tabatan Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada Minggu (8/11/2026). Kecelakaan ini menambah daftar panjang tragedi yang memaksa BNPB untuk meninjau ulang aspek keselamatan udara dalam penanganan bencana alam.
Prioritas Keamanan Penerbangan dalam Misi Karhutla
Sebagai instansi terdepan dalam penanganan bencana, BNPB menempatkan keselamatan personel udara sebagai prioritas utama. Evaluasi SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh misi penerbangan dalam konteks karhutla berjalan tanpa mengorbankan aspek keamanan yang krusial. Selain meninjau insiden di Kalimantan Selatan, BNPB juga berkolaborasi dengan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk menangani akar masalah pencegahan karhutla. BPGMN memberdayakan masyarakat setempat untuk menanam bambu sebagai potensi ekonomi baru, sekaligus melakukan pemulihan ekosistem gambut yang efektif untuk memutus rantai kekeringan yang memicu kebakaran.
Regulasi Vape dan Peringatan Dinamika Bencana di Aceh
Di sisi regulasi, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang secara resmi menyatakan bahwa seluruh rantai produksi hingga perdagangan rokok elektrik atau vape berstatus haram, seraya meminta pemerintah segera menyusun regulasi terkait. Pada dimensi kebencanaan lain, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melaporkan dampak signifikan dari banjir bandang di Gayo Lues yang terjadi pada Minggu dini hari, dengan catatan lima rumah hanyut dan 115 rumah mengalami rusak berat maupun ringan. Komitmen serupa juga ditargetkan oleh Menteri Desa Yandri Susanto, yang meminta seluruh jajaran Kemendes PDT menjadi penggerak utama pembangunan di 75.266 desa di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Hendra Hidayat: HBKL Plumpang-Semper Jadi Strategis untuk UMKM dan Layanan Publik

Advokat Silmy Karim Tuding JPU KPK Akui Tidak Ada OTT dalam Kasus Korupsi Izin Tinggal

Pemkab Bogor Gelontorkan Rp400 Juta per Titik untuk Lumbung Sosial di 6 Kecamatan Rawan Bencana
