Kemenkuin dan YKAN Resmikan Unit Konservasi Penyu di Berau, Perkuat Peran Masyarakat dalam Perlindungan Satwa Dilindungi
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Gerak konservasi penyu di perairan Kalimantan Timur kini memasuki fase baru yang lebih terstruktur dengan terbentuknya Unit Konservasi Penyu (UKP) di Kabupaten Berau.
- Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada perlindungan langsung, tetapi juga membangun kemitraan formal yang memastikan masyarakat memiliki kejelasan hukum dan peran dalam tata kelola konservasi laut.
- Melalui mekanisme UKP, masyarakat kini bertransformasi menjadi kelompok binaan resmi pemerintah yang berhak mendapat pendampingan teknis serta kepastian hukum.
Gerak konservasi penyu di perairan Kalimantan Timur kini memasuki fase baru yang lebih terstruktur dengan terbentuknya Unit Konservasi Penyu (UKP) di Kabupaten Berau. Kolaborasi strategis antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) ini bertujuan mengintegrasikan peran masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian spesies satwa dilindungi tersebut. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada perlindungan langsung, tetapi juga membangun kemitraan formal yang memastikan masyarakat memiliki kejelasan hukum dan peran dalam tata kelola konservasi laut.
Syarif Iwan Taruna Alkadrie, Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, menegaskan bahwa pembentukan UKP adalah langkah krusial untuk memformalkan kemitraan dengan kelompok masyarakat yang selama ini telah aktif melakukan upaya sukarela melindungi penyu. Melalui mekanisme UKP, masyarakat kini bertransformasi menjadi kelompok binaan resmi pemerintah yang berhak mendapat pendampingan teknis serta kepastian hukum. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di lapangan yang dapat berujung pada persoalan hukum, mengingat regulasi berlaku sangat ketat terhadap segala bentuk penangkapan, kepemilikan, maupun perdagangan satwa dilindungi.
Landasan Hukum dan Proteksi Spesies di Berau
Perlindungan penyu di wilayah ini memiliki payung hukum yang kuat, mencakup UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (yang telah diubah/diperbarui oleh UU No. 32/2024 dan UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja). Regulasi tersebut secara tegas menetapkan bahwa seluruh jenis penyu beserta telurnya berstatus satwa dilindungi, sehingga segala aktivitas seperti menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki, mengedarkan, atau memperdagangkannya dilarang keras dan akan dikenakan sanksi pidana. Keberadaan UKP memastikan bahwa aktivitas konservasi masyarakat selaras dengan kerangka hukum nasional tersebut, memberikan keamanan hukum bagi para pelindung satwa di tingkat tapak.
Program Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Komunitas
Untuk memastikan efektivitas program di lapangan, tim gabungan telah melaksanakan sosialisasi dan pengenalan UKP pada tanggal 27โ30 Oktober 2026 di tiga kampung kunci, yaitu Balikukup, Teluk Sulaiman, dan Kampung Teluk Sumbang. Muhammad Ilman, Direktur Program Kelautan YKAN, menekankan bahwa konservasi yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat yang didukung pengetahuan dan kapasitas memadai. Fokus edukasi diberikan agar masyarakat mampu mengidentifikasi ancaman, memahami perilaku penyu, serta menguasai teknik pemantauan dan pelaporan yang benar. Dengan sinergi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan komunitas lokal, inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekosistem penyu Berau dari ancaman kepunahan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemendes Dorong Festival YouTuber Desa 2027: Strategi Jitu Promosikan 75 Ribu Desa Wisata Lewat Kreator Digital

Antisipasi Lonjakan Permintaan Akhir Tahun, Pertamina Naikkan Pasokan BBM Riau 3,98 Persen

Yassierli Jelaskan Potensi Keterlambatan Gaji Peserta MagangHub Januari 2027
