HIPKA Desak Akselerasi Pelabuhan Tanjung Carat untuk Optimalisasi Ekspor CPO Sumsel

Himpunan Pengusaha Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HIPKA) mendesak pemerintah untuk mempercepat realisasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan. Langkah ini dinilai krusial guna memperkuat konektivitas logistik dan meningkatkan kapasitas ekspor komoditas unggulan daerah, khususnya dalam sektor minyak kelapa sawit mentah.

Ketua Umum HIPKA sekaligus Anggota DPR RI Komisi XI, Kamrussamad, menegaskan bahwa keberadaan pelabuhan tersebut memiliki posisi strategis yang tak terbantahkan untuk menopang potensi ekspor Sumsel. Saat ini, produksi crude palm oil (CPO) di provinsi tersebut telah mencapai sekitar lima juta ton per tahun, sebuah angka yang bahkan disebut telah melampaui produksi CPO Malaysia. Oleh karena itu, Kamrussamad mendorong pemerintah segera mengimplementasikan interkoneksi pembangunan pelabuhan, jalan, maupun akses lautnya agar distribusi komoditas dari sentra produksi menuju pasar ekspor dapat berjalan lebih efektif.

Integrasi Infrastruktur dan Status Proyek Strategis Nasional

Kamrussamad menilai bahwa pembangunan pelabuhan tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan secara sinergis dengan infrastruktur jalan dan akses transportasi laut. Ia menekankan bahwa apabila pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat telah diklasifikasikan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), maka koordinasi lintas kementerian dan lembaga perlu segera diperkuat. Penguatan koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat realisasi proyek yang selama ini menjadi hambatan utama bagi daya saing logistik daerah. Tanpa integrasi infrastruktur yang tepat, potensi lompatan ekspor yang dimiliki Sumsel akan tetap terhambat oleh ketiadaan jalur keluar yang efisien dan berstandar tinggi.

Perhatian pada Ketahanan Pangan dan Distribusi Beras

Selain fokus pada infrastruktur ekspor, Kamrussamad juga menyoroti kondisi harga beras di Sumatera Selatan yang saat ini sedang mengalami tekanan. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Gubernur Sumatera Selatan dalam pertemuan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), terdapat distribusi beras dari Sumsel ke sejumlah provinsi di luar daerah. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergerakan antardaerah yang berdampak pada stabilitas harga lokal. Meskipun artikel ini berfokus pada urgensi pelabuhan, Kamrussamad menilai isu ketersediaan pangan lokal juga perlu mendapat perhatian paralel agar kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah upaya penguatan konektivitas logistik nasional.