RUU Perampasan Aset Disepakati: DPR Pangkas 13 Kriteria Jadi 6 Tindak Pidana untuk Cegah Abuse of Power

DPR RI dan pemerintah menyepakati penyesuaian fundamental dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan membatasi ruang lingkup tindak pidana sasaran dari 13 menjadi 6 jenis. Keputusan ini diambil untuk mempersempit cakupan hukum guna mencegah potensi disalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, menegaskan bahwa pembatasan ini krusial agar penerapan aturan tidak menjadi 'kemana-mana' dan tetap terukur secara hukum.

Sebelumnya, pada tahap awal pembahasan, DPR memasukkan berbagai tindak pidana di luar korupsi yang mencakup kejahatan di bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup. Namun, cakupan tersebut dinilai terlalu luas sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa ketentuan perampasan aset dapat menyasar masyarakat sipil secara tidak proporsional. Oleh karena itu, penyusunan ruang lingkup kini difokuskan pada tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus serta dampak ekonomi luas, dengan merujuk pada kerangka United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Pemangkasan Kriteria demi Menghindari Abuse of Power

Habiburokhman menjelaskan bahwa kehati-hatian dalam penetapan sasaran perampasan aset tidak semata-mata didasarkan pada jumlah banyaknya jenis tindak pidana yang dimasukkan dalam aturan. "Jangan yang lain [kriteria sasaran], kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power," kata Habiburokhman, seperti dikutip laman DPR, Jumat (13/11). Penjelasan pasal terkait kategori penipuan dan/atau penggelapan kini mencakup sejumlah kejahatan spesifik, seperti perjudian daring, penipuan investasi, hingga penipuan kripto yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Fokus pada Pemulihan Aset untuk Korban Investasi Bodong

Menyikapi aspirasi dari sejumlah korban investasi bodong, Komisi III DPR RI sepakat untuk membuka ruang pengembalian aset hasil perampasan kepada pihak yang dirugikan, bukan semata-mata disetorkan ke kas negara. RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya menjadi instrumen untuk mengambil aset hasil kejahatan, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi para korban. Berdasarkan kesepakatan tersebut, enam tindak pidana di luar korupsi yang kini menjadi fokus regulasi meliputi:

• Tindak pidana narkotika dan psikotropika;
• Terorisme dan pendanaan terorisme;
• Penyelundupan manusia;
• Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
• Perdagangan orang; serta;
• Penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.