Dugaan Pungli Fasilitas Rusunawa, UPRS V Tutup Sementara Lapangan Futsal Rusun Flamboyan Cengkareng
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) V Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta resmi menutup sementara fasilitas lapangan futsal di Rusunawa Flamboyan, RW 10 Cengkareng, Jakarta Barat.
- Penutupan ini menyusul adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan pegawai negeri sipil dan pengurus lingkungan sekitar.
- Selama masa penutupan sementara ini, akses lapangan dibatasi hanya untuk penghuni Rusunawa Flamboyan dan tidak terbuka bagi masyarakat umum demi menjamin transparansi pengelolaan aset daerah.
Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) V Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta resmi menutup sementara fasilitas lapangan futsal di Rusunawa Flamboyan, RW 10 Cengkareng, Jakarta Barat. Penutupan ini menyusul adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan pegawai negeri sipil dan pengurus lingkungan sekitar. Selama masa penutupan sementara ini, akses lapangan dibatasi hanya untuk penghuni Rusunawa Flamboyan dan tidak terbuka bagi masyarakat umum demi menjamin transparansi pengelolaan aset daerah.
Keputusan tegas ini disampaikan langsung oleh Muhammad Ali, Kepala UPRS V Dinas PRKP DKI Jakarta, pada Senin. Ali menegaskan bahwa ia telah menginstruksikan Penanggung Jawab Lokasi (Penjalok) untuk membatasi penggunaan fasilitas tersebut. โHari ini saya beri perintah langsung kepada Penanggung jawab lokasi (Penjalok) untuk sementara lapangan futsal Flamboyan ditutup untuk umum. Penggunaannya khusus hanya untuk penghuni Rusunawa Flamboyan,โ ujar Ali. Ia juga menyebutkan bahwa tindakan tegas administratif berupa teguran lisan telah diberikan kepada ASN berinisial BD yang diduga terlibat dalam praktik pengumpulan uang tersebut.
Latar Belakang Dana CSR dan Praktik โSukarelaโ yang Berubah Haluan
Menurut Ali, lapangan futsal tersebut seharusnya bebas biaya karena dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan diperuntukkan khusus bagi penghuni rusunawa. Namun, dalam perkembangannya, masyarakat dari luar mulai meminta izin menggunakan fasilitas tersebut. Saat itu, petugas lapangan bekerja sama dengan pengurus RT yang menjabat menerima uang secara sukarela berkisar Rp20 ribu hingga Rp50 ribu per peminjaman. Dana tersebut diklaim digunakan untuk memperbaiki jaring yang rusak serta kebutuhan pengelolaan lapangan. Meski begitu, setelah masa jabatan pengurus RT berakhir, pengelolaan uang tersebut beralih ke tangan Penjalok, sehingga memicu kecurigaan adanya penyalahgunaan wewenang yang melampaui ketentuan resmi.
Implikasi Regulasi dan Koordinasi Pemeliharaan Fasilitas Olahraga
Ali menegaskan bahwa penggunaan fasilitas rusunawa tidak dipungut biaya di luar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Pihaknya menyatakan sedang mendalami sejauh mana keterlibatan ASN BD dalam dugaan pungutan tersebut. โKami sudah memberikan teguran lisan kepada ASN dan sedang mendalami sejauh mana keterlibatannya dalam dugaan adanya pungutan sebagaimana diberitakan. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan akan melakukan perbaikan,โ jelas Ali. Sebagai langkah strategis ke depan, UPRS V sedang berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta untuk membahas kemungkinan dukungan teknis dalam pemeliharaan fasilitas olahraga tersebut, guna memastikan keberlanjutan aset daerah tanpa melibatkan praktik di luar standar regulasi.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Antisipasi Tur Huntr/x 2027, Johnny Depp Kuasai Box Office, dan Efektivitas Jalan Malam untuk Diabetes

BMKG Prakirakan Hujan Ringan Guyur Sebagian Besar Wilayah DKI Jakarta, Suhu Turun Drastis

Polres Jakpus Amankan Dua Pengedar dan 105 Gram Sabu di Jalur Timur
