KPPU Perkuat Perlindungan Kemitraan dan Daya Saing UMKM Surabaya Lewat Literasi Regulasi dan Keamanan Pangan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengambil langkah strategis untuk memperkuat literasi persaingan usaha sehat serta perlindungan kemitraan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya. Inisiatif ini bertujuan preventif untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang kerap merugikan sektor usaha kecil. Eugenia Mardanugraha, Komisioner KPPU, menegaskan pentingnya sinergi antara peningkatan kualitas produk dan pemahaman regulasi agar UMKM dapat tumbuh secara mandiri sekaligus terlindungi secara hukum dalam rantai pasok.

Penekanan ini disampaikan dalam kegiatan Literasi Penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Produk Pangan yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu. Menurut Eugenia, daya saing sebuah bisnis tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas barang, melainkan juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan operasional secara sehat, mandiri, dan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, penerapan standar keamanan pangan seperti HACCP dinilai sangat krusial untuk menjamin konsistensi produksi serta mendongkrak kepercayaan konsumen dan mitra bisnis.

Regulasi Anti-Monopoli dan Keadilan Kemitraan

Dalam paparannya, Eugenia Mardanugraha mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas melarang berbagai praktik yang menghambat persaingan. Larangan ini mencakup penetapan harga secara sepihak, pembentukan kartel, pembagian wilayah pemasaran yang eksklusif, hingga persekongkolan dalam tender, yang berlaku bagi seluruh skala bisnis dari hulu hingga hilir. Sebagai konsekuensi logis, UMKM didorong untuk memiliki otonomi penuh dalam menentukan harga jual dan strategi produksi mereka secara mandiri tanpa tekanan dari pihak dominan.

Lebih lanjut, KPPU juga mengawal pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Eugenia menegaskan bahwa kemitraan, baik melalui transfer teknologi maupun perluasan pasar, wajib berjalan secara adil. Tidak boleh ada elemen penguasaan penuh atau ketergantungan berlebihan yang merugikan pihak yang lebih kecil. Untuk memastikan keseimbangan ini terjaga, KPPU memastikan bahwa layanan pelaporan bagi masyarakat dan pelaku usaha terbuka lebar dan tidak dipungut biaya apa pun.

Tiga Pilar Keberlanjutan dan Proses Penyelesaian Sengketa

Eugenia Mardanugraha mendorong para pelaku UMKM untuk bertumpu pada tiga pilar utama keberlanjutan bisnis guna menjaga ketahanan operasional. Ketiga pilar tersebut adalah keamanan produk untuk membangun kepercayaan pasar yang kuat, perolehan keuntungan usaha demi menjaga kelangsungan bisnis, serta kemandirian dalam mengambil keputusan strategis. Ketiga elemen ini menjadi fondasi agar UMKM tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga mampu bersaing dalam ekosistem ekonomi yang lebih luas.

Untuk mekanisme penyelesaian masalah, KPPU menegaskan bahwa pelaku usaha yang ingin menyampaikan laporan harus melengkapi dokumen dan bukti pendukung secara menyeluruh. Meskipun proses pelaporan bersifat gratis, Eugenia memberikan gambaran bahwa penyelesaian perkara hingga tahap pemeriksaan dan persidangan dapat berlangsung rata-rata sekitar satu tahun. Ketepatan waktu dan kelengkapan data menjadi faktor kunci dalam mempercepat penanganan pelanggaran persaingan usaha yang merugikan UMKM Surabaya.