DPR RI Buka Masa Persidangan II 2026-2027, Fokus Pembahasan RUU Perampasan Aset dan Revisi UU LLAJ

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 melalui Rapat Paripurna Ke-11 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa. Pembukaan masa sidang ini menandai berakhirnya masa reses yang berlangsung dari 9 Oktober hingga 9 November 2026, di mana para anggota legislatif sebelumnya kembali ke daerah pemilihan mereka untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pada agenda utamanya, Ketua DPR RI Puan Maharani akan menyampaikan pidato pembukaan, meskipun detail agenda teknis lainnya belum sepenuhnya diumumkan oleh institusi parlemen tersebut.

Setelah kembali dari masa reses, agenda legislasi dan pengawasan dipercepat melalui berbagai rapat komisi yang intens. Salah satu sorotan utama berada di Komisi V DPR RI yang menggelar konsultasi publik terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Rapat ini melibatkan diskusi dengan Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Rektor Universitas Gajah Mada, serta Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik Pustral UGM untuk memastikan dasar ilmiah dan keandalan data dalam revisi regulasi transportasi nasional tersebut.

Komisi III Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

Di sisi pemberantasan korupsi, Komisi III DPR RI mengambil langkah signifikan dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama pakar hukum pidana Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja. Agenda ini berfokus pada pengumpulan masukan substansial untuk RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, sebuah inisiatif legislatif yang krusial untuk memperkuat efektivitas hukum dalam menindak kejahatan finansial. Proses legislasi tidak berhenti di sekadar dengar pendapat; komisi tersebut juga melanjutkan rapat panitia kerja (Panja) RUU Perampasan Aset untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama perwakilan pemerintah, menandakan progres nyata menuju penyusunan naskah akademik yang komprehensif.

Strategi Legislasi Pasca-Reses 2026

Pelaksanaan rapat-rapat komisi yang paralel dengan paripurna menunjukkan komitmen DPR RI dalam memaksimalkan waktu sidang untuk menyelesaikan target legislasi nasional. Dengan integrasi masukan dari akademisi di sektor transportasi dan pakar hukum di sektor pemberantasan korupsi, parlemen menargetkan regulasi yang lebih tajam dan responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum modern. Meskipun agenda spesifik lainnya masih dalam tahap finalisasi, dinamika legislasi ini mengindikasikan pergeseran fokus dari konsolidasi internal menuju eksekusi kebijakan strategis di tahun-tahun awal Masa Persidangan II.