DPR Dorong Pembentukan Dana Khusus Kepulauan: Solusi Struktural Atasi Ketimpangan Maluku

Mercy Chriesty Barends, anggota Komisi III DPR RI, mengajukan inisiatif legislasi strategis melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang mengintegrasikan skema pendanaan khusus. Usulan ini dirancang untuk mengatasi ketimpangan pembangunan struktural yang telah lama melanda wilayah kepulauan, seperti Maluku, di mana kendala geografis rumit menghambat distribusi layanan publik secara merata. Inisiatif ini tidak sekadar berfokus pada bantuan fiskal, melainkan menciptakan kerangka hukum lex specialis yang mengakui kekhususan wilayah dengan luas laut lebih besar daripada daratan serta ribuan pulau yang tersebar.

Kehadiran regulasi baru ini dipandang krusial untuk mengisi kekosongan hukum dalam penanganan wilayah maritim. Mercy menekankan bahwa pendekatan lex specialis wajib mengaitkan karakteristik fisik wilayah dengan kebutuhan operasional pemerintah daerah. Hal ini mencakup penanganan konektivitas antar-pulau yang terputus serta keterbatasan infrastruktur dasar yang menyulitkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan logistik. Tanpa instrumen hukum yang tegas, setiap kebijakan pembangunan cenderung mengabaikan realitas demografis dan geografis yang unik dari daerah kepulauan.

Keterbatasan Mekanisme Pendanaan Saat Ini

Mercy menilai bahwa kerangka regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum mampu menjawab tantangan spesifik tersebut. Mekanisme transfer ke daerah yang berlaku umum dianggap tidak proporsional karena tidak memperhitungkan beban biaya logistik dan operasional yang jauh lebih tinggi di wilayah kepulauan. Oleh karena itu, ia mengusulkan pemisahan instrumen pendanaan khusus berupa 'dana kepulauan' yang terpisah dari skema transfer reguler. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang diterima pemerintah daerah pulau-pulau kecil dapat benar-benar diarahkan untuk mengompensasi defisit infrastruktur dan konektivitas yang mereka hadapi setiap hari.

Arah Baru Pembangunan Maritim dan Layanan Publik

Implementasi RUU ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat konektivitas antarpulau dan mengembangkan sektor maritim secara berkelanjutan. Dengan dukungan kewenangan yang lebih besar dan pendanaan yang proporsional, pemerintah daerah di wilayah kepulauan akan memiliki ruang fiskal untuk meningkatkan kualitas layanan dasar. Skema ini tidak hanya bertujuan mengejar ketertinggalan, tetapi juga memberdayakan potensi ekonomi maritim agar menjadi tulang punggung pembangunan daerah. Pada akhirnya, regulasi ini menjadi jembatan struktural untuk memastikan keadilan pembangunan antara wilayah pesisir dan daratan di Indonesia.