COP31 di Antalya: Paviliun Indonesia Genjot Lima Strategi Iklim, dari Dekarbonisasi Industri hingga Keadilan Sosial

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, menjadi arena krusial untuk menyuarakan lima strategi iklim nasional. Salah satu fokus utama yang disorot adalah pentingnya transisi energi dan industrialisasi hijau sebagai motor penggerak untuk menurunkan emisi karbon secara signifikan di sektor hulu hingga hilir.

Dalam konferensi pers usai pembukaan paviliun tersebut, Jumhur mengungkapkan mandat langsung dari Presiden untuk mendorong dekarbonisasi industri. "Jadi sejak awal, Bapak Presiden menginginkan adanya dekarbonisasi dari industri yang ada, low carbon industrialization. Kemudian begitu juga dari yang sudah ada, dari perencanaan, kita harus mulai low carbon dalam desain, tapi juga yang sudah berjalan, itu diminta untuk dekarbonisasi," jelas Jumhur pada Senin (9/11). Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma di mana aspek lingkungan tidak lagi menjadi tambahan, melainkan inti dari perencanaan industri.

Strategi Mitigasi Berbasis Alam dan Inovasi Urban

Melalui Paviliun Indonesia, pemerintah juga menggaungkan solusi iklim berbasis alam (*nature-based solutions*). Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan karbon melalui upaya restorasi ekosistem, seperti penanaman kembali hutan yang gundul. Di samping itu, urgensi penurunan emisi di kota-kota besar menjadi sorotan, khususnya melalui penguatan pengolahan sampah dan transisi ke energi terbarukan. "Kita mulai dengan misalnya solar panel dan sebagainya. Itu menjadi hal ketiga yang kita promosikan dalam Paviliun Indonesia," ungkap Jumhur, menyoroti peran teknologi energi surya dalam mitigasi emisi perkotaan.

Mendorong Pendanaan Iklim dan Keadilan Inklusif

Keberlanjutan upaya mitigasi ini tidak lepas dari aspek pendanaan. Paviliun Indonesia akan menyuarakan pentingnya diversifikasi sumber pendanaan iklim dari berbagai pihak, guna mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata. Lebih dari itu, Indonesia sedang mengawal lahirnya rancangan undang-undang keadilan iklim yang berpihak pada kelompok rentan. "Indonesia juga sedang dalam pipeline menghasilkan satu undang-undang keadilan iklim, yang intinya memastikan perempuan, anak muda, dan masyarakat adat, menjadi beneficiaries dalam satu upaya pengentasan perubahan iklim. Mereka tidak boleh terpinggirkan," tegas Jumhur. Inisiatif ini memastikan bahwa transisi hijau Indonesia bersifat inklusif dan melindungi kelompok yang paling terdampak perubahan iklim.