Bulog Cabut Izin Lima Mitra RPK Jaksel: Respons Tegas atas Dugaan Oplos Beras SPHP

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, resmi menghentikan operasional lima mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di DKI Jakarta. Keputusan tegas ini diambil sebagai respons atas temuan dugaan pengoplosan beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Rizal menegaskan bahwa pihak yang terbukti terlibat dalam penyimpangan tersebut langsung dicabut izin usahanya tanpa ampun. "Kalau yang langsung terlibat kemarin di DKI, lima (RPK) langsung dicopot. Langsung kita hentikan lima itu," tegas Rizal dalam konferensi pers di media center Kantor Bulog, Jakarta Selatan, pada Senin (9/11).

Langkah ini merupakan bagian dari proses verifikasi menyeluruh yang sedang dijalankan oleh Bulog. Saat ini, terdapat sekitar 370 pengaduan terkait dugaan penyimpangan serupa yang tengah diperiksa oleh Satgas pengawasan beras terpadu. Rizal menjelaskan bahwa jika hasil verifikasi membuktikan keterlibatan mitra RPK lainnya dalam praktik curang, izin usaha mereka akan segera ditutup. "Kita harus duduk bersama Satgas Pangan supaya tidak salah," imbuhnya, menekankan pentingnya akurasi data sebelum mengambil tindakan disipliner lebih lanjut terhadap ratusan pelapor.

Jejak Penyimpangan di Pasar Induk Cipinang

Kasus dugaan pengoplosan ini terungkap setelah Bulog menerima informasi mengenai penangkapan pelaku pengemasan ulang beras subsidi di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur. Penelusuran kemudian meluas ke Pasar Induk Beras Cipinang. Dalam kasus kunci tersebut, seorang mitra RPK berinisial RH diduga memesan beras SPHP sebanyak 4 ton per hari selama dua hari berturut-turut, dengan total pembelian mencapai 8 ton. Padahal, aturan standar pemesanan menetapkan kuantum yang wajar hanya sekitar 2-4 ton dalam sekali pesan untuk setiap RPK. RH, yang tercatat sebagai mitra Bulog sejak 27 Agustus 2026, diduga mengemas ulang beras SPHP tersebut ke dalam karung berukuran 50 kilogram untuk dijual kembali, melanggar prinsip integritas program subsidi.

Peran Satgas Pangan Cegah Mafia Nataru

Sebagai tindak lanjut, Bulog telah membentuk Satgas pengawasan beras terpadu yang melibatkan pengawas internal atau Satuan Pengawasan Intern (SPI) serta Satgas Pangan Polri. Tim gabungan ini bertugas memeriksa laporan dan menelusuri dugaan penyimpangan penyaluran beras di berbagai daerah, dengan prioritas penindakan sesuai wilayah pengaduan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Rizal menyatakan bahwa pengawasan ketat ini bertujuan untuk mencegah praktik mafia pangan yang cenderung memanfaatkan momentum kenaikan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Ramadan dan Idulfitri. "Ini sedang diverifikasi. Kita harus duduk bersama Satgas Pangan supaya tidak salah," ulangnya, memastikan bahwa pengawasan pangan nasional berjalan transparan dan akuntabel.