BSI Raih Restu Pemegang Saham untuk Rights Issue 6,8 Miliar Saham, Targetkan Penguatan Modal

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) resmi mendapat lampu hijau dari pemegang saham untuk melakukan penambahan modal melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) II atau rights issue. Persetujuan krusial ini diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Jumat (6/11/2026), membuka jalan bagi bank syariah terbesar di Indonesia tersebut untuk memperkuat struktur modalnya secara signifikan. Berdasarkan risalah resmi, pemegang saham menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 6,8 miliar lembar Seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham. Angka dukungan terhadap rencana ini sangat tinggi, mencapai 99,60% suara dari total pemegang saham yang hadir, menandakan kepercayaan penuh pasar terhadap prospek strategis bank syariah berskala nasional ini.

Di balik persetujuan mayoritas tersebut, terdapat dinamika voting yang menunjukkan kehati-hatian sebagian investor. Terdata 565.193 saham yang menyatakan tidak setuju (0,0013%) dan 172,34 juta saham yang memilih abstain (0,3959%). Namun, dominasi suara setuju memastikan aksi korporasi ini dapat terlaksana. Selain penerbitan saham, RUPSLB juga mengesahkan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan modal ditempatkan dan disetor. Langkah ini diperlukan untuk mengakomodasi peningkatan total modal BSI pasca-pelaksanaan rights issue, sekaligus memberikan kuasa penuh kepada direksi untuk menentukan detail teknis seperti harga pelaksanaan, rasio PMHMETD, dan jadwal pelaksanaannya.

Mekanisme Prioritas bagi Investor Publik

Salah satu sorotan utama dalam sesi tanya jawab RUPSLB adalah kekhawatiran mengenai aksesibilitas investor publik, khususnya ritel dan institusi, dalam aksi tambah modal ini. Manajemen BSI memberikan penegasan bahwa penerbitan saham dilakukan melalui mekanisme PMHMETD yang menjamin hak prioritas. "Sehingga, kesempatan pertama untuk mengambil bagian dalam rights issue akan diberikan kepada seluruh pemegang saham eksisting, termasuk pemegang saham publik," jelas manajemen dalam pengumuman resmi. Kebijakan ini penting untuk menjaga komposisi kepemilikan saham (shareholding pattern) agar tidak terdilusi secara ekstrem bagi investor lama, sekaligus memberikan ruang bagi publik untuk memperbesar portofolionya di BRIS. Manajemen juga menegaskan bahwa direksi memiliki wewenang untuk menentukan keberadaan atau tidaknya pembeli siaga (standby buyer) guna menjamin kelancaran proses serapan saham.

Implikasi Strategis dan Penentuan Kewenangan Direksi

Persetujuan RUPSLB ini menjadi langkah strategis BSI dalam penguatan permodalan di tengah ekspansi bisnis perbankan syariah yang terus bertumbuh. Dengan menyerahkan wewenang teknis kepada direksi, perseroan mendapatkan fleksibilitas untuk merespons kondisi pasar saat pelaksanaan rights issue, termasuk dalam hal penetapan harga yang kompetitif dan jadwal yang optimal. Meskipun rincian spesifik target penggunaan dana hasil rights issue masih dalam tahap finalisasi oleh direksi, inisiatif ini umumnya bertujuan untuk meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR), mendukung ekspansi kredit, dan memperkuat ketahanan likuiditas bank. Keseluruhan proses ini dirancang untuk memastikan BSI tetap memiliki ruang manuver yang luas untuk bersaing di industri perbankan nasional maupun regional, menjadikannya salah satu entitas perbankan syariah yang paling solid secara fundamental.