Baleg DPR: RUU Hak Cipta Jadi Payung Hukum Perlindungan Tiga Hak Dasar Pencipta

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta dirancang sebagai payung hukum atau umbrella act yang komprehensif untuk melindungi hak-hak mendasar pencipta karya. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam diskusi kelompok terpumpun yang berlangsung di Jakarta. Beliau menekankan pentingnya posisi undang-undang yang bersifat umum dan mendasar, sementara rincian teknis didelegasikan ke peraturan turunan guna menghindari kerumitan birokratis yang sering menimbulkan konflik antarlembaga.

Bob Hasan menjelaskan bahwa pendekatan ini selaras dengan transformasi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (UU P3) yang tengah dibenahi DPR. Tujuannya adalah memastikan undang-undang induk tidak memicu lahirnya banyak aturan pelaksana yang saling tumpang tindih akibat ego sektoral. Dengan prinsip simpel dan efisien, Baleg ingin memastikan perlindungan karya berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

Fokus pada Tiga Hak Mendasar dan Transparansi Pembahasan

Dalam paparannya, Bob menggarisbawahi tiga hak fundamental yang melekat pada diri setiap pencipta karya, baik di bidang musik, literatur, maupun kreatif lainnya. Tiga hak tersebut tidak boleh dipisahkan satu sama lain agar perlindungan benar-benar efektif. Berikut adalah rincian hak dasar yang dimaksud:

• Hak moral (moral rights): Perlindungan atas hubungan pribadi pencipta dengan karyanya.
• Hak eksklusif (exclusive rights): Hak tunggal untuk memperbanyak, mengubah, atau menampilkan karya.
• Hak ekonomi (economic rights): Hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari komersialisasi karya.

Bob menegaskan, jangan sampai ada kasus di mana hak ekonomi didapat, namun hak eksklusifnya justru terlanggar. Terkait proses legislasi, DPR telah menerima 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Baleg menjamin keterbukaan penuh terhadap publik, di mana setiap detail pembahasan dapat dipantau oleh masyarakat dari Aceh hingga Papua tanpa adanya pasal titipan atau perundingan tertutup.

Perubahan Doktrin Pidana dalam Konteks Digitalisasi

Menutup pemaparannya, Bob Hasan mengulas potensi pergeseran doktrin penegakan hukum pidana di era digital. Dengan semakin masifnya pelanggaran seperti penggandaan tanpa izin atau pembajakan daring, Baleg mempertimbangkan adopsi doktrin monoistik. Dalam konsep ini, perbuatan materiil (actus reus) menjiplak atau mengambil karya secara otomatis dianggap memenuhi unsur niat jahat (mens rea), mirip dengan penanganan tindak pidana penyadapan. Bob memprediksi bahwa siapapun yang melakukan penjiplakan, apa pun niat awalnya, dapat dianggap beritikad buruk di masa depan. Perspektif ini menjadi penanda penting bahwa RUU Hak Cipta tidak hanya berfokus pada perlindungan hak, tetapi juga mengantisipasi tantangan penegakan hukum di lingkungan digital yang terus berkembang pesat.