Baleg DPR Pastikan RUU Hak Cipta jadi Payung Hukum Komprehensif, Akhiri Tumpang Tindih Regulasi

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI secara tegas menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta akan dirancang sebagai payung hukum (umbrella act) yang menjamin perlindungan hak mendasar pencipta secara menyeluruh. Penegasan ini disampaikan oleh Bob Hasan, Ketua Baleg DPR RI, dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) di Kantor DJKI Kementerian Hukum, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Strategi ini diambil untuk memastikan bahwa undang-undang induk tidak terjebak dalam regulasi teknis yang rumit, melainkan fokus pada prinsip-prinsip fundamental, sementara rincian pelaksanaannya akan didelegasikan kepada peraturan turunan.

Bob Hasan menekankan bahwa pendekatan umbrella act ini selaras dengan transformasi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (UU P3) yang tengah dibenahi. Tujuannya adalah untuk menghindari proliferasi aturan pelaksana yang sering kali saling tumpang tindih akibat ego sektoral antar-lembaga. "Jangan sampai satu undang-undang peraturan pelaksana bisa 5 sampai 8, akhirnya timbul dispute. Oleh karena itu, mari kita lepaskan baju sektoral demi kepentingan perlindungan karya," tegas Bob di hadapan jajaran panitia kerja dan perwakilan pemerintah.

Tiga Pilar Hak Mendasar dan Prinsip Keterbukaan Publik

Dalam paparannya, Bob menggarisbawahi tiga hak mendasar yang melekat pada pencipta karya, baik musik, literatur, maupun kreatif lainnya, yang tidak boleh dipisahkan: hak moral (moral rights), hak eksklusif (exclusive rights), dan hak ekonomi (economic rights). "Tiga hal ini melekat, tidak boleh lepas salah satu pun. Jangan sampai hak ekonomi didapat, tapi hak eksklusif tidak didapatkan," ujarnya. Terkait dinamika pembahasan, Baleg telah menerima 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah yang mayoritas menyentuh substansi pasal. Bob menjamin proses pengolohan DIM ini transparan; pembatasan pasal hingga detail tanda baca dapat dipantau publik dari Aceh hingga Papua, memastikan tidak adanya pasal titipan atau perundingan tertutup. Dalam diskusi strategis mengenai kebijakan publik dan regulasi DPR, transparansi ini menjadi aspek vital.

Adopsi Doktrin Monoistik dalam Penegakan Hukum Digital

Salah satu poin krusial yang dibawa dalam diskusi ini adalah kemungkinan pergeseran doktrin penegakan hukum pidana di era digital. Bob mengulas bahwa pelanggaran seperti penggandaan tanpa izin atau pembajakan berpotensi mengadopsi doktrin monoistik, mirip dengan tindak pidana penyadapan. Dalam konteks ini, perbuatan material (actus reus) menjiplak karya secara otomatis dianggap memenuhi unsur niat jahat (mens rea), terlepas dari motif awal pelakunya. "Dalam penyusunan penegakan hukum kita ke depan, ada kemungkinan mengarah ke konsep monoistik karena faktor digitalisasi. Siapapun yang menjiplak, apa pun niat awalnya, dapat dianggap beritikad buruk," ungkap Bob, menandai era baru perlindungan hak cipta yang lebih adaptif terhadap ancaman siber.