Wamenaker Tegas: Iklim Investasi Kondusif Wajib Berjalan Seiring Pelindungan Hak Pekerja

Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak boleh mengorbankan prinsip dasar ketenagakerjaan. Dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (9/11/2026), ia menyatakan bahwa perlindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja harus berjalan beriringan dengan kebijakan investasi. "Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja," ujar Afriansyah, menekankan bahwa setiap persoalan hubungan industrial harus ditangani dengan mengedepankan keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Komitmen tersebut ditunjukkan secara konkret melalui kunjungan inspeksi ke PT Indonesia Epson Industry (IEI) di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari aduan yang disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI). Sebelumnya, pada 29 Oktober 2026, Wamenaker telah menerima audiensi dari perwakilan FSPGI di Kantor Kemnaker, Jakarta, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada perusahaan tersebut.

Isu Ketenagakerjaan yang Dikupas Tuntas

Kunjungan ke PT IEI bertujuan untuk memperoleh penjelasan langsung dari manajemen perusahaan sekaligus mendengarkan aspirasi pekerja secara objektif. Berbagai isu krusial yang menjadi sorotan dalam pemeriksaan ini meliputi status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), keterlambatan pembayaran upah, hingga prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diduga tidak sesuai aturan. Selain itu, terdapat pula dugaan serius terkait pelecehan seksual serta praktik staycation yang dipaksakan dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja. Afriansyah menegaskan, "Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan."

Langkah Tindak Lanjut dan Penegakan Hak

Sebagai langkah penyelesaian, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mengundang manajemen PT IEI dan perwakilan pekerja untuk mengikuti pertemuan bersama di kantor pusat Kemnaker. Forum dialog ini diharapkan menjadi wadah bagi kedua belah pihak untuk membahas berbagai sengketa dan mengupayakan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Afriansyah memberikan instruksi tegas kepada perusahaan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, yang mencakup:

• Pemenuhan jaminan sosial melalui kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
• Penghormatan penuh terhadap kebebasan berserikat dan berorganisasi.
• Pelaksanaan prosedur PHK yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Afriansyah menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa hubungan industrial yang sehat hanya dapat dibangun melalui saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. "Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan," tegasnya, menandakan keseriusan pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum ketenagakerjaan di tengah dinamika investasi nasional.