UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Berlaku, Yassierli: Cakup Seluruh Tahapan Kehidupan Kerja

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan kini telah resmi diterbitkan dan dapat diakses secara terbuka oleh publik. Dokumen hukum yang menjadi landasan baru bagi dunia kerja di Indonesia ini tersedia melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara, memastikan transparansi bagi seluruh elemen pasar kerja.

Penerbitan UU ini merupakan tindak lanjut dari pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Yassierli menjelaskan bahwa kemudahan akses dokumen ini merupakan hak fundamental bagi masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, untuk memahami substansi pengaturannya secara langsung.

Fokus pada Peradaban dan Kepastian Hukum Dunia Kerja

Menteri Ketenagakerjaan menekankan bahwa tujuan utama dari undang-undang ini bukan sekadar formalitas, melainkan untuk membangun hubungan kerja yang adil dan berkepastian hukum. "Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU ini, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan," ujar Yassierli. UU ini terdiri atas 23 Bab dan 313 Pasal yang membahas berbagai aspek krusial, antara lain:

• Kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi seluruh pekerja.
• Perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, dan pelatihan kerja.
• Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan sektor informal dan tenaga kerja asing.
• Regulasi mengenai hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan dana cadangan pesangon.

Transisi Berkelanjutan dan Pelindungan Komprehensif

Yassierli menyoroti cakupan pelindungan yang menyeluruh, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga masa purna kerja. Meskipun UU baru ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026, ketentuan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan aturan terbaru. Masyarakat dapat mengunduh dokumen lengkap di JDIH Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan kepatuhan hukum dan pemahaman hak-hak yang dilindungi oleh regulasi ini.