Suahasil Nazaraegaskan: Masyarakat Berpenghasilan di Bawah Rp54 Juta Bebas Pajak PPh
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp54 juta per tahun tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan (PPh).
- Dalam interaksinya, seorang siswa mempertanyakan bagaimana mekanisme pengenaan pajak terhadap masyarakat yang berpenghasilan sangat terbatas.
- Menjawab hal tersebut, Suahasil menjelaskan bahwa ambang batas tidak kena pajak (PTKP) berlaku ketat.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp54 juta per tahun tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan (PPh). Pernyataan ini disampaikannya langsung untuk menanggapi pertanyaan siswa mengenai keadilan pajak bagi keluarga tidak mampu di sela program Kemenkeu Mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, pada Senin (9/11/2026). Sebagai Bendahara Negara, Suahasil menekankan prinsip dasar bahwa pajak hanya dikenakan jika terdapat penghasilan yang cukup, sehingga mereka yang tidak memiliki pendapatan atau berpenghasilan rendah tetap dilindungi dari beban fiskal.
Dalam interaksinya, seorang siswa mempertanyakan bagaimana mekanisme pengenaan pajak terhadap masyarakat yang berpenghasilan sangat terbatas. Menjawab hal tersebut, Suahasil menjelaskan bahwa ambang batas tidak kena pajak (PTKP) berlaku ketat. "Jadi kalau tidak punya uang, ya memang tidak bayar pajak. Bahkan punya penghasilan sampai dengan Rp54 juta setahun, tidak bayar pajak. Tidak bayar pajak," ujarnya. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi lapisan masyarakat bawah yang kerap khawatir akan beban pajak.
Mekanisme Perhitungan dan Perlindungan Pelaku Usaha Mikro
Selain membahas ambang batas individu, Suahasil juga merinci cara kerja perhitungan pajak bagi mereka yang berpenghasilan lebih tinggi, serta perlindungan khusus bagi sektor usaha mikro. Jika wajib pajak memiliki penghasilan tahunan mencapai Rp100 juta, maka pengenaan pajak tidak dilakukan secara total, melainkan setelah dikurangkan dengan batas tidak kena pajak sebesar Rp54 juta. Dengan demikian, kewajiban pajak hanya dihitung berdasarkan selisih Rp46 juta yang merupakan penghasilan kena pajak tersebut. Prinsip ini bertujuan agar beban pajak proporsional dan tidak membebani dasar-dasar kebutuhan hidup wajib pajak.
Kebijakan serupa juga diterapkan bagi pelaku usaha kecil. Suahasil menyatakan bahwa pelaku usaha mikro dengan pendapatan di bawah Rp500 juta dalam setahun tidak akan dikenakan pajak. Hal ini mencakup usaha informal seperti warung, pedagang gerobak, hingga pedagang di pasar tradisional. "Jadi yang namanya pajak baru diambil kalau ada penghasilan dan transaksi. Kalau penghasilannya tidak cukup, tidak bayar pajak. Kalau perusahaannya rugi, tidak bayar pajak. Kalau perusahaannya untung, baru bayar pajak," jelasnya. Ia menekankan bahwa desain pajak harus sedekat mungkin dengan rasa adil, di mana yang berpendapatan besar membayar lebih, dan yang tidak berpendapatan tidak membayar sama sekali.
Proyeksi Penerimaan Pajak 2026 di Bawah Target Pemerintah
Di balik penjelasan keadilan fiskal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebenarnya menghadapi tantangan dalam menjaga pertumbuhan penerimaan negara. Kemenkeu memperkirakan penerimaan pajak pada 2026 hanya akan tumbuh sekitar 20,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan asumsi pertumbuhan tersebut, realisasi penerimaan pajak diperkirakan berada di kisaran Rp2.310,7 triliun, angka yang masih di bawah target pemerintah yang telah ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
Hingga akhir Juni 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.035,7 triliun atau setara dengan 43,9% dari target tahunan. Situasi ini menunjukkan adanya gap antara idealitas perlakuan adil terhadap wajib pajak kecil dengan realitas kebutuhan penerimaan negara untuk pembangunan. Meskipun demikian, penegasan Suahasil Nazara tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga keadilan distribusi beban pajak, memprioritaskan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro agar tidak terbebani oleh instrumen fiskal yang seharusnya ditujukan untuk mereka dengan kemampuan ekonomi lebih baik.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Antisipasi Siklon: BNPB Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Sumut dan Aceh untuk Cegah Banjir

IHSG Koreksi 0,44% di Awal Pekan, 10 Saham Ini Jadi Magnet Aksi Beli Asing

Dari Mitigasi Bencana hingga Koperasi Pesantren: Lima Agenda Strategis Nasional di Bawah Komando Kristomei dan Muhaimin
