Realisasi Dana Otsus Papua Barat 2026 Capai Rp731,32 Miliar, DJPb Percepat Serapan di 8 Daerah

Penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua Barat pada tahun 2026 menunjukkan progres yang signifikan namun masih menghadapi tantangan dalam percepatan penyerapan. Hingga triwulan III, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran sebesar Rp731,32 miliar untuk delapan pemerintah daerah. Angka ini setara dengan 48,30 persen dari total pagu anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp1,514 triliun. Menurut Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Moch Abdul Kobir, keterlambatan serapan ini menuntut percepatan mekanisme fiskal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, DJPb menjalankan peran sebagai penasihat keuangan dengan intensitas rapat mingguan bersama pemerintah daerah. Tujuannya adalah mengidentifikasi kendala teknis dan administratif secara langsung. Kebijakan penyaluran ini terstruktur dalam tiga tahap: tahap I sebesar 30 persen, tahap II sebesar 45 persen, dan tahap III sebagai sisa 25 persen. Penting untuk dicatat bahwa seluruh tahap berikutnya hanya dapat dilakukan jika persyaratan dokumen terpenuhi, termasuk penyelesaian Rencana Anggaran Program (RAP) otsus perubahan, realisasi penyerapan tahap I minimal 50 persen, dan capaian pelaksanaan program minimal 15 persen. Saat ini, posisi realisasi 48,30 persen menandakan bahwa penyaluran telah masuk ke tahap II, namun belum menyentuh batas maksimal tahap II yang ditetapkan sebesar 75 persen dari total pagu.

Peran Strategis KPPN dan Kolaborasi dengan DJPK

DJPb Papua Barat berkolaborasi erat dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari dan KPPN Fakfak untuk meningkatkan asistensi ke daerah-daerah dengan tingkat penyerapan rendah. Kolaborasi ini difokuskan pada fasilitasi verifikasi syarat salur bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. DJPK memiliki kewenangan khusus dalam proses verifikasi kelengkapan dokumen. "Kami akan menghubungkan pemerintah daerah dengan DJPK supaya bisa cari solusi atas kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kelengkapan dokumen syarat salur," ujar Kobir. Langkah proaktif ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai birokrasi yang menyebabkan tertundanya penyaluran dana ke rekening pemerintah daerah.

Disparitas Serapan Antarwilayah: Teluk Wondama Teratas, Manokwari Tertendah

Peta penyerapan dana otsus 2026 di Papua Barat menunjukkan disparitas yang cukup mencolok antarwilayah. Berikut adalah rincian persentase realisasi dan pagu masing-masing daerah berdasarkan data DJPb:

• Teluk Wondama: 72,26 persen (Pagu Rp132,66 miliar) – Tertinggi
• Fakfak: 71,93 persen (Pagu Rp129,34 miliar)
• Teluk Bintuni: 69,65 persen (Pagu Rp148,27 miliar)
• Pegunungan Arfak: 66,91 persen (Pagu Rp131,11 miliar)
• Manokwari Selatan: 54,49 persen (Pagu Rp84,53 miliar)
• Pemprov Papua Barat: 36,61 persen (Pagu Rp667,29 miliar)
• Kaimana: 31,22 persen (Pagu Rp109,24 miliar)
• Manokwari: 24,15 persen (Pagu Rp111,56 miliar) – Terendah

Dengan Manokwari menempati posisi terbawah dalam realisasi, pemerintah pusat dan otoritas fiskal berharap asistensi teknis yang ditingkatkan dapat segera mengangkat kinerja penyerapan di kota ibukota provinsi tersebut agar selaras dengan standar efisiensi pembangunan di wilayah Papua Barat lainnya.