Wamenkum Eddy Hiariej: Relasi Debitur-Kreditur Berpotensi Bermetamorfosis Menjadi Perkara Pidana

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej memberikan peringatan krusial bahwa hubungan hukum antara debitur dan kreditur, yang secara prinsip merupakan domain keperdataan, berisiko bermutasi menjadi perkara pidana. Dalam sebuah diskusi grup terarah di Jakarta pada Senin (26/10/2026), Eddy, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa elemen penipuan dalam transaksi finansial memiliki dua dimensi hukum yang saling terkait: perdata dan pidana. Hal ini karena perbuatan tersebut secara simultan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Kita tahu persis bahwa sebenarnya yang terjadi antara debitur dan kreditur itu adalah suatu hubungan hukum keperdataan, tetapi kemudian tidak menutup kemungkinan, hubungan hukum keperdataan ini lalu menjadi suatu peristiwa pidana," ujar Eddy. Pengaturan ganda ini menuntut pemahaman mendalam dari seluruh pelaku ekonomi agar tidak terjebak dalam konsekuensi hukum yang lebih berat dari sekadar gugatan perdata.

Untuk menjelaskan kerangka hukum tersebut, Eddy merujuk secara spesifik pada Pasal 1328 KUHPerdata dan Pasal 492 KUHP (KUHP baru), di mana penipuan diklasifikasikan ke dalam Bab XXVII tentang Perbuatan Curang. Perbedaan fundamental terletak pada titik waktu kejadian: dalam perspektif perdata, penipuan dipandang sebagai kondisi pada tahap pra-kontrak yang dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian. Sementara itu, dalam ranah pidana, hal ini dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang dikenakan sanksi negara. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan dan kreditur diimbau untuk meningkatkan ketelitian dalam melakukan verifikasi, khususnya mengecek kelayakan dan kemampuan bayar calon debitur sebelum perjanjian ditandatangani.

Mekanisme Pembatalan Perjanjian dan Syarat Subjektif Hukum

Eddy menjelaskan bahwa Pasal 1328 KUHPerdata menyediakan instrumen bagi pihak yang merasa dirugikan untuk meminta pembatalan perjanjian jika terdapat unsur penipuan. Namun, proses ini tetap harus mempertimbangkan syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Terdapat tiga penyebab utama yang dapat membatalkan kesepakatan berdasarkan syarat subjektif para pihak, yaitu: dwang (paksaan), dwaling (kesesatan), dan bedrog (penipuan). "Pertanyaan lebih lanjut, apa kondisi (yang) dapat dimintakan pembatalan? Satu apabila terjadi 'dwang', dwang itu paksaan; dua apabila terjadi 'dwaling', kesesatan; atau yang ketiga, 'bedrog', penipuan," ungkap Eddy dalam keterangannya. Pemahaman teknis terhadap istilah hukum asing ini menjadi kunci bagi para profesional hukum untuk membedakan antara wanprestasi biasa dan kejahatan yang melibatkan unsur tipu muslihat.

Implikasi Pencegatan dan Tindakan Prinsipial Kreditur

Penekanan Wamenkum ini pada akhirnya berimplikasi pada perubahan strategi kerja di industri pembiayaan. Alih-alih hanya menagih utang secara sepihak setelah terjadi sengketa, lembaga kreditur didorong mengambil langkah preventif sejak fase awal seleksi debitur. Pemeriksaan kelayakan yang rigor diharapkan mampu mengidentifikasi potensi 'bedrog' atau penipuan sejak dini, sehingga risiko eskalasi hukum dari perdata menuju pidana dapat diminimalisir. Dengan memahami bahwa penipuan dapat dipidanakan berdasarkan KUHP, para debitur juga harus menyadari konsekuensi hukum berat yang akan mereka hadapi jika terbukti melakukan kecurangan. Langkah ini dinilai vital untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang sehat, transparan, dan terhindar dari sengketa hukum yang berlarut-larut.