Pemerintah Usulkan Penguatan Ekonomi Pencipta dalam RUU Hak Cipta untuk Menghadapi Tantangan Era Digital

Pemerintah mengusulkan penguatan hak ekonomi pencipta melalui serangkaian perlindungan baru dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Usulan strategis ini disampaikan oleh Hermansyah Siregar, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, yang menegaskan pentingnya perlindungan karya di ruang digital dan penyesuaian regulasi terhadap perkembangan teknologi, khususnya terkait pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI.

Pemaparan rinci dilakukan dalam diskusikelompok terpumpun (FGD) bersama Badan Legislatif (Baleg) DPR RI di Kantor DJKI, Jakarta, pada Senin. Hermansyah Siregar menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan 1.117 butir Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai landasan utama pembahasan. Fokus utama usulan ini mencakup penguatan hak bagi pencipta, pemilik hak terkait, serta perlindungan khusus bagi karya jurnalistik yang dihasilkan oleh perusahaan pers agar tidak tergerus oleh disrupsi teknologi modern.

Ekspansi Perlindungan: Dari Hak Jurnalistik hingga Resale Right bagi Seniman

Selain perlindungan jurnalistik, DIM RUU Hak Cipta ini memuat berbagai mekanisme ekonomis baru untuk berbagai sektor kreatif. Beberapa poin krusial yang diusulkan pemerintah antara lain:

• Public Lending Right: Mekanisme remunerasi bagi pencipta atas peminjaman karya di perpustakaan publik, memastikan penulis tetap mendapat hak ekonomi meskipun karya dipinjam di fasilitas umum.
• Resale Right: Hak ekonomi bagi seniman seni rupa untuk memperoleh bagian dari hasil penjualan kembali karya mereka, menjaga nilai ekonomi karya seni tetap hidup meski berpindah tangan.
• Tanggung Jawab Platform Digital: Pengaturan ketat terkait tanggung jawab platform digital dalam penyebaran konten untuk mencegah eksploitasi tanpa izin yang merugikan pencipta.

Pendekatan ini bertujuan memperluas pengakuan hak ekonomi pencipta, di mana manfaat finansial tidak hanya didapat saat penjualan pertama, tetapi juga dari proses sirkulasinya di masyarakat.

Respons DPR: Sinkronisasi Musik dan Transparansi Royalti Jadi Sorotan

Di sisi legislatif, Martin Manurung, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Hak Cipta Baleg DPR RI, menyambut baik proses FGD ini sebagai langkah awal untuk memahami substansi usulan pemerintah secara mendalam sebelum pembahasan teknis dimulai. Tujuannya adalah agar rumusan undang-undang nantinya berjalan secara konstruktif dan sistematis.

Dalam forum tersebut, masukan tajam juga datang dari pelaku industri musik sekaligus anggota DPR, Melly Goeslaw dan Once Mekel. Once Mekel menyoroti pentingnya pengakuan terhadap hak sinkronisasi, yaitu penggabungan dua jenis ciptaan seperti musik dengan gambar atau video, yang menurutnya merupakan hak eksklusif mutlak pemilik karya. Selain itu, aspek transparansi aliran royalti dan besaran biaya operasional Komisi Manajemen Kolektif (LMK) menjadi catatan penting yang harus dibahas lebih lanjut dengan merujuk pada praktik di berbagai negara guna menjamin kepastian hukum dan keadilan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan.