Muhaimin Iskandar Dorong Pesantren Jadi Kawasan Ekonomi Khusus, Fokus pada Adaptasi Digital dan Kompetensi Santri

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan transformasi fundamental peran pesantren dalam lanskap ekonomi Indonesia. Dalam pidatonya di seminar nasional "Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat: Dari Santri untuk Perubahan Sosial" di UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, Tangerang, Senin (9/11/2026), Muhaimin mendorong institusi pesantren untuk melampaui fungsi tradisional sebagai ruang sakral penimba ilmu agama. Sebaliknya, pesantren harus menjadi katalisator kemandirian ekonomi bagi santri dan masyarakat sekitar. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk membangkitkan kembali ekosistem ekonomi keagamaan yang selama berabad-abad teruji, namun belakangan mengalami stagnasi akibat kurangnya adaptasi terhadap dinamika modern.

Menurut Muhaimin, tantangan utama saat ini terletak pada aksesibilitas dan relevansi kurikulum. Ia menjelaskan bahwa penurunan minat atau efisiensi ekonomi pesantren terjadi karena sistem yang ada tidak lagi adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, ia mengumumkan pengembangan konsep "Kawasan Ekonomi Khusus Pesantren". Konsep ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pembenahan fundamental dalam sistem pendidikan. Santri harus dibekali lebih dari sekadar pengetahuan teologis; mereka perlu memiliki keterampilan teknis, kompetensi spesifik, dan kapasitas mental yang tangguh untuk memasuki dunia kerja atau mengembangkan usaha mandiri setelah lulus.

Revolusi Kurikulum: Dari Afirmasi Akses Menjadi Penjaminan Daya Saing

Pendekatan baru ini menggeser paradigma pendidikan pesantren dari sekadar penyediaan akses belajar yang terjangkau menjadi penjaminan produktivitas dan daya saing lulusan. Muhaimin menekankan bahwa subsidi biaya pendidikan tidak boleh menjadi harga mati yang mengorbankan kualitas output. "Pesantren bukan sekadar memberi pendidikan yang murah, melainkan tentu saja membangun kapasitas mental, keterampilan, kompetensi yang memadai sesuai dengan konteks dan kebutuhan perkembangan," ujar Muhaimin. Dengan demikian, kurikulum pesantren dituntut untuk semakin relevan, menyelaraskan nilai-nilai keislaman dengan kompetensi ekonomi dan sosial yang dibutuhkan masyarakat modern.

Sinergi Multi-Aktor untuk Transformasi Sosial dan Ekonomi

Untuk merealisasikan kawasan ekonomi khusus ini, Kemenko PM mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk membangun pola kerja kolaboratif. Muhaimin menegaskan bahwa fragmentasi peran antara pesantren, lembaga pendidikan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat harus dihilangkan. "Bagaimana agar santri, perempuan, pola kerja negara, serta pola kerja masyarakat menjadi satu sinergi dalam transformasi sosial dan transformasi bangsa ini," tambahnya. Langkah konkret ini bertujuan menciptakan ekosistem di mana pemberdayaan ekonomi tidak berjalan terfragmentasi, melainkan terintegrasi secara horizontal dan vertikal. Dengan melibatkan perempuan secara khusus dalam diskursus perubahan sosial, pemerintah berharap tercipta fondasi transformasi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadikan pesantren sebagai pusat gravitasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis nilai.