Komnas HAM Duga Kuat Korban Tewas di Pidie Jadi Korban Peluru, Desak Panggilan Pimpinan Tinggi TNI

Hasil identifikasi forensik awal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap temuan krusial terkait insiden berdarah di Meunasah Desa Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa luka pada tubuh korban yang meninggal dunia diduga kuat disebabkan oleh proyektil peluru. Kesimpulan ini diambil setelah tim Komnas HAM melakukan verifikasi menyeluruh terhadap kondisi fisik korban serta mengkaji data medis yang tersedia dari pihak rumah sakit, sehingga mengarah pada dugaan keterlibatan amunisi tajam dalam peristiwa yang terjadi pada 4 November tersebut.

Temuan ini menciptakan disonansi signifikan dengan laporan awal yang diterima Komnas HAM, di mana catatan medis sementara menyebutkan bahwa korban meninggal akibat trauma benda tajam. Anis Hidayah menegaskan bahwa perbedaan mendasar antara trauma benda tajam dan luka tembak merupakan aspek vital yang harus didalami. "Ada informasi awal yang kami terima dari pihak rumah sakit bahwa korban meninggal dunia karena trauma benda tajam. Itu saya kira menjadi salah satu informasi penting yang dalam waktu ke depan tentu harus ditindaklanjuti," terangnya kepada wartawan. Untuk mengklarifikasi kontradiksi data medis ini, Komnas HAM berkomitmen untuk mendalami setiap jejak forensik secara presisi.

Desakan Transparansi dan Panggilan Aparat Keamanan

Sebagai bagian dari upaya mengusut tuntas kronologi kematian satu orang warga dan sejumlah korban luka lainnya, Komnas HAM mengumumkan rencana pemanggilan resmi terhadap pimpinan tinggi TNI dan pejabat daerah setempat. Langkah investigatif ini bertujuan untuk meminta keterangan resmi terkait prosedur operasional yang diterapkan saat penertiban, sekaligus mengidentifikasi potensi pelanggaran dalam rantai komando. Anis Hidayah menekankan bahwa proses penegakan hukum (*criminal justice system*) harus berjalan secara profesional, akuntabel, dan terbuka. "Kebenaran harus ditelusuri sehingga keluarga korban mendapatkan hak atas kebenaran, keadilan, siapa pelakunya, dan peristiwa yang serupa tidak terjadi di masa yang akan datang," tegasnya.

Bantahan Pangdam IM dan Investigasi Internal

Di sisi lain, narasi resmi dari pihak keamanan militer sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada penggunaan amunisi tajam. Panglima Kodam Iskandar Muda, Brigjen Mahesa Fitriadi, membantah secara kategoris klaim tersebut dalam jumpa pers di Bandara Sultan Iskandar Muda pada Jumat (6/11). "Saya meyakini dan pertanggungjawabkan, tidak ada satu butir pun amunisi tajam," tegas Mahesa terkait insiden penertiban bendera bulan bintang tersebut. Meski demikian, untuk menjaga independensi dan objektivitas, pihak Kodam Iskandar Muda menyatakan akan tetap melakukan investigasi internal guna memeriksa dugaan penyalahgunaan prosedur. Tuntutan Komnas HAM untuk membuka kebenaran menjadi penanda penting bahwa publik berhak atas kejelasan fakta, di tengah ketegangan yang masih berlanjut pasca-insiden di Pidie.