Ketegangan Puncak: Anwar Ibrahim Perintahkan Jaksa Agung Hadap Sultan Ibrahim Klarifikasi Kasus Najib

Ketegangan politik di Malaysia mencapai puncaknya setelah Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara tegas meminta Jaksa Agung, Dusuki Mokhtar, untuk segera menghadap Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim. Permintaan audiensi mendesak ini dilontarkan di tengah polemik berkepanjangan terkait pelaksanaan keputusan pengampunan bersyarat terhadap mantan perdana menteri, Najib Razak, yang seharusnya dipindahkan ke tahanan rumah namun justru mengalami penundaan oleh otoritas hukum.

Isu ini memanas setelah Istana Negara mengeluarkan pernyataan keras yang menegaskan bahwa keputusan pengampunan dari Sultan Ibrahim bersifat final dan tidak boleh ditafsirkan secara berbeda. Sultan Ibrahim bahkan memerintahkan agar pelaksanaan keputusan tersebut tidak ditunda terlalu lama. Anwar menyatakan kekecewaannya terhadap komplikasi hukum yang muncul, yang menurutnya tidak seharusnya menghalangi kehendak kerajaan.

Komplikasi Hukum Kasus SRC dan 1MDB

Anwar menjelaskan bahwa penundaan tersebut bukan karena pemerintah mempertanyakan kewenangan raja, melainkan adanya kerancuan hukum yang melibatkan dua kasus besar. "Saya telah meminta Jaksa Agung (Dusuki Mokhtar) untuk segera meminta audiensi dengan Yang Mulia Raja untuk mengklarifikasi bahwa keputusan (raja) telah diterima dalam kasus SRC, tetapi telah timbul komplikasi karena hal itu melibatkan kasus kedua, yaitu kasus 1MDB," ujar Anwar di Pusat Perdagangan Internasional Selangor (SITC) pada Minggu (9/11). Ia mengakui proses klarifikasi ini mungkin membutuhkan waktu beberapa hari karena pemerintah perlu merujuk persoalan tersebut ke pengadilan untuk memastikan kepastian hukum tanpa melanggar dekrit kerajaan.

Respons Kejaksaan Agung dan Tuduhan Tim Hukum Najib

Sementara itu, Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) membantah tuduhan bahwa penundaan tersebut merupakan upaya menentang pengampunan. AGC menjelaskan bahwa masalah utama berkaitan dengan dampak hukum Surat Putusan Pembebasan dari Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, yang diterbitkan setelah Najib membayar denda sebesar RM50 juta (sekitar Rp223 miliar). Ketegangan semakin tajam setelah tim hukum Najib, Shafee & Co, menuduh Jaksa Agung bertindak melampaui kewenangan dan secara tidak sah melanjutkan penahanan mantan perdana menteri tersebut, mengabaikan dekrit kerajaan yang telah ditetapkan.

Istana Negara kembali menegaskan bahwa perintah pengampunan bersyarat memiliki ketentuan yang jelas, tegas, dan tidak ambigu. Istana memperingatkan seluruh pihak agar tidak menimbulkan kebingungan dalam menafsirkan perintah tersebut, serta menegaskan bahwa keputusan pengampunan ini tidak berkaitan dengan perkara lain yang menjerat Najib. Situasi ini kini menjadi ujian serius bagi stabilitas pemerintahan Anwar dalam menjaga harmoni antara eksekutif, yudikatif, dan institusi kerajaan di Malaysia.