Dana Hibah Korsel Rp50 Miliar: Bus Listrik Trans Sarbagita Gratis Satu Tahun di Bali

Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi meluncurkan operasional bus listrik Trans Sarbagita pada Senin, (9/11/2026), dengan kebijakan revolusioner berupa akses gratis bagi masyarakat selama satu tahun ke depan. Program ini bertujuan mempercepat adopsi transportasi ramah lingkungan di Pulau Dewata. "Dalam satu tahun ini gratis, nol rupiah untuk penumpang, artinya operasionalnya sementara semuanya dibiayai dari APBD Provinsi Bali," tegas Koster saat meresmikan layanan di Denpasar. Kebijakan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan emisi karbon dan mengubah pola mobilitas masyarakat.

Investasi Hibah dan Filosofi 'Tiga Nol'

Armada bus listrik beserta stasiun pengisian dayanya merupakan hibah langsung dari Pemerintah Korea Selatan dengan total nilai investasi mencapai sekitar Rp50 miliar. Desain eksteriornya dipersonalisasi oleh Pemprov Bali dengan kombinasi warna merah, putih, dan hitam yang mengadopsi karakter kultural lokal serta sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Layanan ini mengusung tagline filosofis "Tiga Nol": nol emisi (nol polusi), nol suara (nol bising), dan nol biaya bagi penumpang. Koster menjelaskan bahwa peluncuran ini menjadi momentum percepatan pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Mandiri Energi Bersih dan Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang sebelumnya tertunda akibat pandemi COVID-19. Beberapa poin teknis layanan antara lain:

• Rute operasional: GOR Ngurah Rai - GWK via Renon.
• Biaya operasional: Ditanggung sepenuhnya oleh APBD Provinsi Bali selama satu tahun pertama.
• Aspek lingkungan: Mengusung prinsip bebas emisi karbon dan kebisingan.

Percepatan Menuju Net Zero Emission 2045

Pemprov Bali menargetkan pencapaian emisi nol bersih (Net Zero Emission) pada tahun 2045, jauh lebih cepat dari target nasional tahun 2060. Koster membandingkan efisiensi biaya operasional kendaraan listrik dengan BBM; jika BBM mengonsumsi sekitar Rp100.000, kendaraan listrik hanya maksimal Rp30.000. Selain efisiensi finansial, penggunaan kendaraan listrik diproyeksikan mengurangi polusi udara sekaligus mengurai kemacetan di tengah keterbatasan ruang pembangunan jalan di Bali. Secara strategis, rute bus listrik ini disiapkan terintegrasi dengan kawasan Transit Oriented Development (TOD) untuk memaksimalkan efisiensi tata ruang. Ke depan, pemerintah membuka peluang penambahan armada baru melalui skema kerja sama atau alokasi APBD, dengan harapan masyarakat teredukasi untuk meninggalkan ketergantungan pada kendaraan pribadi demi keberlanjutan lingkungan dan kelancaran lalu lintas di kota utama provinsi.