BPGMN Dorong Bambu dan Paludikultur sebagai Solusi Ekonomi Lahan Gambut

Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) secara aktif mendorong pengembangan komoditas ekonomi alternatif seperti bambu dan paludikultur guna menyelamatkan ekosistem lahan gambut dari ancaman degradasi dan kebakaran. Kepala BPGMN, Satyawan Pudyatmoko, menegaskan pentingnya diversifikasi tanaman yang tidak bergantung pada pengeringan lahan, sebuah pendekatan strategis yang bertujuan menyeimbangkan tujuan ekologis dengan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pedalaman. Langkah ini menjadi krusial dalam menghadapi fakta bahwa lahan gambut yang terkering rentan memicu kabut asap yang melanda kawasan.

Pernyataan tersebut diuraikan dalam diskusi restorasi lahan gambut bersama media di Jakarta pada Senin, 9 November 2026. Satyawan menjelaskan bahwa potensi ekonomi di lahan basah sangat melimpah dan dapat menjadi pembanding langsung bagi industri perkebunan sawit yang selama ini mendominasi narasi ekonomi perdesaan. "Memang sebenarnya banyak potensi ekonomi yang bisa dijadikan alternatif atau dijadikan pembanding dari sawit," ungkapnya, sembari menekankan bahwa diversifikasi tanaman adalah kunci ketahanan pangan dan stabilitas ekologis jangka panjang.

Prosperitas dari Bambu Betung dan Sagu

Salah satu fokus utama BPGMN adalah pengembangan bambu betung, spesies bambu terbesar di Asia Tenggara yang sangat adaptif terhadap lingkungan lembap. Tanaman ini menawarkan nilai ganda: secara biologis, bambu betung mampu mempertahankan ketersediaan air tanah gambut, dan secara ekonomi, rebungnya dapat dikonsumsi maupun diolah menjadi produk bernilai tambah seperti papan laminasi, furnitur, hingga bahan sekat kanal. Panen pertama dapat dilakukan setelah tanaman berusia tiga hingga empat tahun, dengan potensi hasil berkelanjutan setiap tahunnya. Selain bambu, komoditas lain seperti nanas, lidah buaya, dan sagu juga ditinjau sebagai kandidat unggul yang cocok dibudidayakan di lahan tersebut tanpa memerlukan infrastruktur pengeringan yang masif.

BPGMN kini tengah menjajaki kemitraan strategis dengan pihak pembeli atau offtaker di Sumatera Selatan yang berkomitmen menyerap produksi bambu dari lahan budidaya seluas 100 hektare. Respons positif datang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan kesiapannya menyediakan lahan hingga 4.000 hektare untuk program ini, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung transisi ekonomi berbasis alam.

Paludikultur dan Jaminan Pasca Panen

Selain monokultur bambu, pemerintah menggalakkan praktik paludikultur, yakni sistem pertanian di lahan basah yang tidak mengganggu kadar air gambut. Potensi pendapatan dari sistem ini tidak terbatas pada tanaman hias atau sagu, tetapi juga mencakup pengolahan purun (albumin) dari ikan gabus serta budidaya kerbau rawa. Keberadaan ternak di lahan basah berfungsi untuk mengurangi biomassa rumput kering, yang secara langsung menurunkan risiko bahan bakar alami penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Untuk memastikan keberlanjutan program, BPGMN menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh yang mencakup pendampingan industri rumahan hingga pemasaran. Satyawan Pudyatmoko mengingatkan agar fokus tidak hanya tertuju pada tahap penanaman, tetapi juga pada distribusi. "Jangan sampai kita hanya fokus pada menanam-nya saja, begitu panen ini mau dijual ke mana tidak tahu," tandasnya. Dengan penyediaan pasar yang jelas, masyarakat diharapkan memiliki insentif finansial yang kuat untuk menjaga lahan gambut tetap basah, menciptakan lingkaran virtuosa antara konservasi ekologis dan kemandirian ekonomi lokal.