Pemkab Agam Perketat Pengawasan Program MBG Melalui Inspeksi 14 Indikator Kelayakan SPPG

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengambil langkah tegas dalam memastikan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan. Tim ini ditugaskan untuk melakukan inspeksi komprehensif dan penilaian kesesuaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah tersebut. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ, yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat demi menjamin keselamatan dan kualitas gizi bagi penerima manfaat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Agam, Rosva Deswira, menjelaskan bahwa inspeksi ini berfokus pada 14 indikator kelayakan operasional yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Tim Satgas telah mulai menjalankan tugasnya dengan melakukan pemeriksaan fisik di dua lokasi kunci, yaitu SPPG Ampek Angkek Lambah dan SPPG Ampek Angkek Panampuang, pada Jumat (6/11/2026). Pemeriksaan ini tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga menyoroti kualitas menu makanan yang disajikan serta upaya strategis untuk meminimalkan terjadinya sisa makanan atau food waste.

Fokus pada Keamanan Pangan dan Deteksi Bahan Berbahaya

Di samping kelayakan operasional, aspek keamanan bahan pangan menjadi prioritas utama dalam inspeksi kali ini. Tim Satgas melaksanakan pengujian langsung terhadap sampel pangan segar yang digunakan oleh masing-masing SPPG menggunakan metode rapid test. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mendeteksi kemungkinan adanya residu pestisida pada komoditas pangan segar serta kandungan formalin pada bahan pangan lainnya. "Pengujian ini untuk memastikan bahan pangan yang digunakan dalam penyediaan makanan memenuhi aspek keamanan pangan, sehingga dapat meminimalkan risiko paparan bahan berbahaya bagi penerima manfaat," ujar Rosva Deswira. Pendekatan ilmiah ini memastikan bahwa setiap suapan yang dikonsumsi oleh masyarakat benar-benar aman dan bebas dari kontaminasi kimia.

Tindak Lanjut Evaluasi dan Pelaporan ke Badan Gizi Nasional

Kegiatan inspeksi ini menandai penguatan pengawasan Pemkab Agam terhadap penyelenggaraan Program MBG secara holistik. Fokus pengawasan diperluas tidak hanya pada kelayakan operasional dan kualitas layanan, tetapi juga pada rantai pasok keamanan bahan pangan. Hasil dari inspeksi dan penilaian kesesuaian ini akan menjadi bahan evaluasi utama untuk tindak lanjut perbaikan di lapangan. Seluruh temuan dan data hasil pemeriksaan akan dilaporkan secara resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, guna menjaga standar nasional program pemenuhan gizi tetap terpenuhi dan transparan.