Bogor Antisipasi Beban Fiskal Rp600 Miliar untuk Pengangkatan Penuh 9.687 PPPK pada 2027

Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyiapkan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp600 miliar untuk mengkonversi status kepegawaian 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanakan Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, menegaskan bahwa angka fantastis ini muncul seiring rencana perubahan status ribuan pegawai yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027, menyusul kesepakatan resmi antara pemerintah pusat dan DPR RI terkait penataan tenaga non-ASN.

Wildan menjelaskan bahwa secara ideal, pembiayaan untuk kepegawaian penuh waktu tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. "Kebutuhan kita secara total memang Rp600 miliar untuk PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu," ujar Wildan di Cibinong, Senin. Ia berharap alokasi dari pusat dapat terealisasi, yang mana jika hal tersebut terjadi, APBD Kabupaten Bogor secara otomatis akan mengalami efisiensi atau penghematan anggaran sebesar Rp600 miliar untuk sektor belanja pegawai.

Strategi Anggaran dan Antisipasi Fiskal Daerah

Memastikan kepastian fiskal, Pemkab Bogor tetap mengalokasikan anggaran melalui APBD sebagai langkah antisipasi apabila dana dari pemerintah pusat terlambat atau tidak terealisasi penuh. Saat ini, pada tahun 2026, pembiayaan masih menjadi beban pemerintah daerah dengan estimasi kebutuhan sekitar Rp300 miliar untuk mempertahankan status paruh waktu. "Tahun ini masih di daerah, masih paruh waktu. Sekitar Rp300 miliaran untuk paruh waktu," kata Wildan. Strategi ini bertujuan memastikan kelancaran layanan publik tanpa adanya kekosongan anggaran selama masa transisi status kepegawaian.

Komitmen Bupati Bogor untuk Pelayanan Publik

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, sebelumnya memberikan sinyal positif terkait kesiapan fiskal daerah. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mencukupi untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik dalam status paruh waktu maupun penuh waktu. "Kemampuan fiskal kita cukup untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu," tegas Rudy. Pemkab Bogor telah mengukuhkan 9.687 PPPK paruh waktu tersebut pada 14 November 2025 sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN. Rudy menegaskan kesiapan mengikuti kebijakan pusat karena ribuan pegawai ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Bogor.