Bahlil Lahadalia Targetkan 11.000 Desa Berlistrik Penuh di 2030, Fokus Diperkuat di Maluku

Bahlil Lahadalia, yang merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menetapkan target ambisius untuk mengakhiri defisit energi di pedesaan. Ia menegaskan bahwa seluruh 11.000 desa yang hingga saat ini belum menikmati aliran listrik harus sudah teraliri listrik secara penuh pada tahun 2030. Komitmen ini diumumkan secara tegas dalam acara Pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, dengan penekanan khusus pada pemerataan akses energi di wilayah Provinsi Maluku.

Pemerataan kelistrikan ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan program prioritas nasional yang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Bahlil menjelaskan bahwa berbagai program pemerintah, termasuk inisiatif 'listrik desa' dari Kementerian ESDM, harus didorong secara agresif. Fokus utama peninjauan dan percepatan pembangunan jaringan difokuskan pada wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, yang selama ini menjadi tantangan terbesar dalam distribusi energi nasional.

Intervensi Langsung di Pulau Run: Dari 6 Jam Menjadi 12 Jam

Komitmen Bahlil dibuktikan melalui intervensi langsung di lapangan, tepatnya di kawasan Pulau Run, Kepulauan Banda. Sebelumnya, masyarakat di wilayah tersebut hanya mendapatkan akses listrik selama 6 jam per hari, sebuah kondisi yang sangat membatasi aktivitas ekonomi dan sosial. Bahlil menceritakan bagaimana ia turun langsung untuk mengecek kondisi tersebut dan segera menghubungi Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk memberikan instruksi tegas. "Saya jadi Menteri ESDM saya bilang Direktur Utama PLN 'Kau segera bikin 12 jam, kalau kau tidak bikin 12 jam kau lewat itu'," tegas Bahlil, menunjukkan ketegasan eksekutif dalam memastikan layanan dasar terpenuhi. Saat ini, peningkatan pasokan listrik di Pulau Run telah beroperasi dan dinikmati oleh masyarakat setempat, menandai keberhasilan awal dari strategi percepatan ini.

Kolaborasi Pemprov dan Bupati Jadi Kunci Percepatan 2029-2030

Untuk memastikan target 2029-2030 tercapai, pemerintah pusat kini menggeser fokus pada koordinasi multi-level. Bahlil menyatakan bahwa keberhasilan proyek listrik desa sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Ia secara terbuka meminta dukungan penuh dari Gubernur Maluku dan para bupati untuk mendorong penyelesaian infrastruktur di daerah masing-masing. "Sekarang saya lagi meminta Pak Gubernur dan bupati-bupati kalau boleh kita dorong ini semuanya," tandasnya. Dengan adanya dorongan politik dan administratif yang kuat dari pemimpin daerah, hambatan birokrasi dan teknis diharapkan dapat diatasi, sehingga 11.000 desa yang tersisa dapat segera terhubung ke jaringan listrik nasional sebelum batas waktu akhir dekade ini.