OJK Serahkan Tersangka: Dirut BPR DCN Malang Diduga Falsifikasi Kredit Rp15,6 Miliar dan Pencurian Emas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menuntaskan proses penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur, dengan menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Aksi kriminal yang melibatkan dua petinggi bank ini mencakup pembuatan kredit fiktif sebesar Rp15,6 miliar serta pencurian emas agunan, mengakibatkan total nilai kerugian dan transaksi yang dipertanyakan mencapai hampir Rp54,9 miliar. Kasus ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan pejabat senior yang seharusnya mengawal integritas keuangan lembaga tersebut.

Proses Tahap II ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Batu pada Jumat (30/10/2026) lalu. Kedua tersangka, yaitu ZNA sebagai Direktur Utama dan APW sebagai Direktur, kini menghadapi pemeriksaan hukum terkait berbagai penyimpangan fatal yang terungkap melalui audit dan penyidikan mendalam. OJK menegaskan bahwa pelanggaran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan tindakan pidana yang merugikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank.

Falsifikasi Kredit Puluhan Miliar dan Pencatatan Palsu

Hasil investigasi OJK mengungkap bahwa kedua tersangka diduga melakukan pencatatan palsu dengan menerbitkan 71 fasilitas kredit atas nama 31 debitur selama periode Juli 2020 hingga Juni 2024. Total nilai klaim kredit ini mencapai Rp15,6 miliar. Yang lebih mengkhawatirkan, OJK menyatakan bahwa fasilitas kredit tersebut diduga diberikan tanpa pengetahuan debitur terkait, atau dana pencairannya tidak pernah digunakan oleh debitur yang bersangkutan. Selain itu, ditemukan pula dugaan penarikan kas bon yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan selama Januari 2020 hingga Juni 2024, menyisakan dana sekitar Rp5,8 miliar yang belum dapat dipertanggungjawabkan hingga saat ini.

Modus Pencurian Agunan Emas dan Dampak Finansial

Di luar manipulasi kredit, terungkap pula modus pelaporan persediaan logam mulia. Kedua tersangka diduga mengambil emas agunan milik BPR senilai sekitar Rp600 juta pada Februari 2024 tanpa mencatatnya dalam buku. Modus serupa juga dilakukan oleh tersangka APW terkait penghimpunan dana, di mana ia diduga tidak mencatat penghimpunan dari 37 deposan melalui 78 bilyet deposito senilai Rp32,9 miliar pada periode Maret 2020 hingga 2022. Peristiwa ini menggambarkan sistem keandalan internal bank yang runtuh dari aspek pengendalian kredit hingga operasional kas dan simpanan.