Klaim Hegemonik Trump: AS Kuasai Selat Hormuz dan Pasokan Minyak Rekor

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, melontarkan klaim geopolitik yang provokatif dengan menyatakan bahwa negaranya "bisa menjadi penguasa" di Iran setelah berhasil menguasai Selat Hormuz. Pernyataan tegas tersebut ia sampaikan di hadapan awak media saat berada di fasilitas NASA, Florida, tak lama setelah menyampaikan pidato resminya pada Jumat (6/11). Klaim ini menegaskan dominasi militer AS yang disebut mampu menguras pasokan minyak dalam jumlah rekor dari jalur pelayaran strategis tersebut, sebuah narasi yang menempatkan Washington di posisi kontrol penuh atas urat nadi energi global.

Konteks dari klaim hegemonik ini muncul saat perang antara AS-Israel melawan Iran memasuki bulan kesembilan. Trump bahkan melakukan perbandingan historis dengan konflik Rusia-Ukraina, yang diklaim telah menewaskan 25.000 jiwa sepanjang Oktober 2026. "Itu baru dinamakan perang," kata Trump, menilai ketegangan dengan Teheran belum dapat disebut perang berskala penuh karena tidak adanya korban luka dari pihak AS dalam beberapa bulan terakhir. Menurut pandangannya, AS saat ini "mungkin hanya menjadi penguasa" di wilayah tersebut alih-alih terlibat dalam pertempuran terbuka yang masif.

Konfirmasi Serangan Terbatas di Pulau Qeshm

Dalam kesempatan yang sama, Trump mengonfirmasi bahwa pasukan AS telah melancarkan operasi militer terbatas di sekitar Pulau Qeshm, wilayah strategis milik Iran. "Kami hanya melakukan serangan-serangan kecil," ujarnya sambil menolak untuk membeberkan detail taktis secara spesifik. Peningkatan intensitas ini dipicu oleh keberhasilan militer AS yang dilaporkan menghancurkan instalasi pertahanan anti-pesawat udara yang tengah dibangun oleh Teheran dalam waktu hitungan menit. Klaim penguasaan penuh ini menjadi justifikasi utama bagi pemerintah AS untuk mengeklaim kendali total atas alur perdagangan minyak di Selat Hormuz.

Respons Iran dan Stagnasi Negosiasi Perdamaian

Klaim dominasi AS ini langsung mendapat penolakan keras dari pemerintah Iran. Teheran menegaskan bahwa mereka tetap memegang kendali strategis penuh atas jalur perairan tersebut dan menolak untuk mengaktifkan atau membuka kembali akses pelayaran hingga seluruh persyaratan diplomatik mereka terpenuhi. Stagnasi ini terjadi di tengah jalannya konflik militer yang pertama kali meledak pada 28 Februari lalu. Meskipun kesepakatan gencatan senjata sempat tercapai pada April 2026 dan disusul dengan nota kesepahaman pada Juni untuk mengupayakan perdamaian, proses negosiasi hingga kini masih tersandera tanpa menghasilkan kesepakatan final.