DPR Jamin Kepastian Karier: Alih Status PPPK Paruh Waktu Menuju Penuh Waktu Efektif Januari 2027
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Khozin menjelaskan bahwa Komisi II DPR menerima masukan luas dari berbagai elemen masyarakat.
- Asosiasi guru dan tenaga pendidik; Dosen dan tenaga kependidikan; Personel pemadam kebakaran; Satpol PP.
- "Kebijakan alih status ini menjadi jawaban nyata atas aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkan," ujar Khozin.
Di ruang Kompleks Parlemen Senayan, Muhammad Khozin, Anggota Komisi II DPR RI, menegaskan bahwa kebijakan pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027 merupakan jawaban konkret atas aspirasi publik. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta, menindaklanjuti rapat finalisasi antara pemerintah dan DPR yang bertujuan memastikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini bekerja di lini terdepan pelayanan publik.
Khozin menjelaskan bahwa Komisi II DPR menerima masukan luas dari berbagai elemen masyarakat.
- Asosiasi guru dan tenaga pendidik;
- Dosen dan tenaga kependidikan;
- Personel pemadam kebakaran;
- Satpol PP.
Menuntut Peningkatan Profesionalisme dan Regulasi Teknis yang Jelas
Walaupun menyambut positif perubahan status ini, Khozin memberikan peringatan keras bahwa transisi tersebut tidak boleh berhenti pada sekadar perubahan dokumen di atas kertas. Ia meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan bahwa kenaikan status berbanding lurus dengan peningkatan profesionalisme, disiplin, serta produktivitas kerja. "Perubahan status ini harus menjadi titik awal untuk meningkatkan profesionalisme. Kepastian status juga harus diikuti perhatian terhadap kesejahteraan pegawai agar mereka menjalankan tugas secara optimal," tegasnya. Oleh karena itu, Khozin mendesak pemerintah pusat untuk segera mematangkan regulasi teknis dan mekanisme pemenuhan hak finansial sebelum tahun 2027 tiba. Transparansi prosedur dinilai krusial untuk menghindari hambatan administratif di tingkat daerah serta memastikan implementasi kebijakan berjalan tanpa kekeliruan.
Janji Pengawalan Ketat dan Peluang Seleksi CPNS 2027
Komisi II DPR RI menyatakan komitmen untuk mengawal ketat proses transisi pengalihan status hingga tuntas, dengan tujuan akhir memastikan masyarakat mendapatkan layanan publik yang lebih profesional dan berkepastian. Berdasarkan hasil rapat finalisasi pemerintah dan DPR, selain peningkatan status secara bertahap mulai 1 Januari 2027, ada kesepakatan penting lainnya. Para PPPK tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2027. Langkah ini menandai era baru bagi ASN kontrak, di mana loyalitas dan kontribusi kerja mereka dihargai dengan jalur karir yang jelas dan perlindungan hak yang lebih kuat, menjembatani kesenjangan antara status paruh waktu dan kepastian sebagai abdi negara penuh waktu.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Chery Luncurkan J6T CSH: Solusi REEV untuk Menghilangkan Kekhawatiran Jarak Tempuh

Kolaborasi Strategis OJK dan BI: LAPS SJK Diperluas untuk Cakupan Sistem Pembayaran

Pastikan Beras Layak Konsumsi, Bapanas Audit Ketat 15 Ribu Ton Bantuan Pangan di Wilayah Surabaya
