DJP Tangkap Pengusaha Kalimantan Selatan: Rugi Negara Rp11,5 M akibat Praktik Faktur Pajak Palsu

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil Kalselteng) berhasil membongkar praktik penggelapan pajak senilai Rp11,55 miliar yang dilakukan oleh oknum pengusah a di Kalimantan Selatan. Tiga tersangka utama, yaitu RN selaku Direktur, MWN selaku Komisaris PT WAR, serta MHL dari PT LBS, telah ditangkap oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP atas dugaan penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Para tersangka ini diduga secara bersama-sama mengeksploitasi sistem perpajakan dengan menggunakan bukti pungutan dan setoran pajak fiktif pada periode September hingga Desember 2022. Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan atas dokumen perpajakan di wilayah Kalimantan, di mana para pelaku diduga dengan sengaja menerbitkan faktur yang tidak didukung oleh transaksi riil, sehingga negara mengalami kerugian signifikan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan para tersangka telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada akhir Oktober 2026 untuk proses hukum lebih lanjut.

Modus Operandi dan Dasar Hukum Tindak Pidana

Dalam penanganannya, PPNS Kanwil DJP Kalselteng mengungkap bahwa modus yang digunakan adalah penerbitan faktur pajak, bukti pemungutan, dan bukti setoran pajak yang tidak sesuai kenyataan. Tindakan ini melanggar Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir oleh UU Cipta Kerja. Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Anton Budhi Setiawan, menegaskan dalam siaran pers dikutip pada Minggu (8/11/2026) bahwa penegakan hukum ini bertujuan memberikan efek jera (deterrent effect) bagi para wajib pajak nakal di wilayah kerjanya.

Implikasi Hukum dan Dampak Edukasi bagi Wajib Pajak

Tangkap tiga tersangka ini bukan hanya soal pemulihan kerugian negara sebesar Rp11,55 miliar, tetapi juga menjadi preseden penting dalam pemberantasan kejahatan perpajakan di Indonesia. Anton Budhi Setiawan menjelaskan bahwa proses hukum ini diharapkan menjadi sarana edukasi bagi seluruh wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Kalselteng untuk tidak melakukan manipulasi data pajak. Dengan berkas yang telah P-21, Kejaksaan Negeri Banjarmasin kini siap mendakwa para terdakwa ke pengadilan, menandai babak baru dalam upaya Kejaksaan Agung dan Menkeu dalam menutup celah kebocoran pendapatan negara melalui industri yang tidak patuh.