Revisi Jadwal RUPSLB ADHI: Fokus pada Divestasi Saham Jasamarga Jogja Solo dan Perubahan Rencana Dana PMHMETD II

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) resmi merevisi jadwal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2026, yang semula dijadwalkan pada Jumat, 13 November 2026, mundur menjadi 4 Desember 2026. Keputusan ini diumumkan melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana rapat akan berlangsung pada pukul 14.00 WIB di ADHI Tower, Lantai 16, Jalan MT. Haryono Kav. 27, Cawang, Jakarta Timur. Bagi pemegang saham yang tidak dapat hadir langsung, ADHI menyediakan fasilitas daring melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) guna menjamin inklusivitas partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Perubahan jadwal ini memberikan waktu tambahan bagi para pemegang saham untuk memitigasi dua agenda utama yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut. Agenda pertama mencakup rencana divestasi kepemilikan saham ADHI pada PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ), sebuah langkah strategis dalam kerangka restrukturisasi perusahaan terbuka yang dikendalikan pemerintah. Meskipun transaksi ini secara teknis termasuk dalam pengecualian kewajiban persetujuan RUPS berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, manajemen ADHI tetap memutuskan untuk meminta persetujuan formal dari pemegang saham sebagai bentuk transparansi dan tata kelola yang baik.

Konteks Strategis Divestasi Saham JMJ

Divestasi saham JMJ merupakan bagian integral dari upaya restrukturisasi ADHI, yang merupakan BUMN atau perusahaan yang dikendalikan pemerintah. Meskipun regulasi POJK No. 17/2020 mengizinkan transaksi tertentu tanpa persetujuan RUPS jika memenuhi kriteria pengecualian, ADHI memilih jalur kehati-hatian dengan mengikutsertakan pemegang saham. Langkah ini menandakan kompleksitas transaksi dan pentingnya persetujuan kolektif, terutama mengingat dampak jangka panjang terhadap struktur portofolio aset ADHI. Pemegang saham diharapkan dapat menilai secara mendalam implikasi divestasi ini terhadap keberlanjutan bisnis dan nilai investasi perusahaan di sektor infrastruktur jalan tol.

Perubahan Rencana Penggunaan Dana PMHMETD II

Agenda kedua dalam RUPSLB ini melibatkan perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II). Perubahan ini berbeda dari rencana yang tercantum dalam prospektus atau yang telah disetujui dalam RUPS sebelumnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a POJK Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perubahan penggunaan dana yang nilainya melebihi 10% dari total dana hasil penawaran umum wajib memperoleh persetujuan RUPS. Oleh karena itu, ADHI mengajukan perubahan ini secara formal untuk memastikan kepatuhan regulasi dan keselarasan penggunaan dana dengan tujuan bisnis terkini perusahaan.