Deklarasi Lima Tuntutan Rakyat: Desakan Tegas Soal Gibran dan Integritas Pasal 33 UUD 1945
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Aksi Rakyat Bela Indonesia digelar di Jakarta pada Minggu (8/11/2026), menandai gelombang desakan terbaru terhadap proses hukum dan politik nasional.
- Aksi ini melibatkan koalisi tokoh nasional dan pimpinan organisasi masyarakat yang menilai ada pelanggaran hak dan kepentingan publik oleh kelompok tertentu yang disebut sebagai 'pengkhianat negara'.
- Nasir menyatakan bahwa tidak hanya institusi negara, tetapi juga para tokoh dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut menjadi korban penyadapan ilegal.
Aksi Rakyat Bela Indonesia digelar di Jakarta pada Minggu (8/11/2026), menandai gelombang desakan terbaru terhadap proses hukum dan politik nasional. Ketua Pelaksana Bachtiar Nasir mendeklarasikan lima tuntutan rakyat dengan simbolik 'salam lima jari', menegaskan bahwa kondisi negara saat ini dinilai tidak baik-baik saja, terutama pasca terbongkarnya kasus penyadapan ilegal yang menyangkut Presiden Prabowo Subianto. Aksi ini melibatkan koalisi tokoh nasional dan pimpinan organisasi masyarakat yang menilai ada pelanggaran hak dan kepentingan publik oleh kelompok tertentu yang disebut sebagai 'pengkhianat negara'.
Nasir menyatakan bahwa tidak hanya institusi negara, tetapi juga para tokoh dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut menjadi korban penyadapan ilegal. Ia mengklaim praktik tersebut merupakan bagian dari penyalahgunaan hak rakyat dan pajak untuk kepentingan pribadi serta kelompok. Pernyataan ini menjadi pemicu utama dalam mobilisasi massa untuk menuntut keteguhan sikap pemerintah dalam memberantas praktik-praktik yang dianggap mencederai kedaulatan rakyat.
Lima Tuntutan Kunci dan Penekanan pada Pasal 33 UUD 1945
Aksi tersebut merumuskan lima tuntutan utama yang ditujukan kepada penguasa dan institusi negara. Tuntutan pertama dan kedua berfokus pada persatuan rakyat untuk membela Indonesia dan melawan pengkhianat bangsa. Tuntutan ketiga menyoroti perlunya perlawanan terhadap oligarki serta penguasaan aset negara secara ilegal. Terkait tuntutan keempat, Bachtiar Nasir secara eksplisit mendesak penegakan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pasal ini dianggap krusial dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyelamatan aset negara yang dinilai selama ini tidak dijalankan sepenuhnya.
- Pertama: Rakyat bersatu untuk membela Indonesia.
- Kedua: Rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa dan negara.
- Ketiga: Rakyat bersatu melawan oligarki dan penguasaan aset-aset negara.
- Keempat: Rakyat bersatu menegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara sepenuhnya.
- Kelima: Rakyat bersatu menuntut penegakan hukum yang konsisten.
Peran Tokoh Politik dan Desakan Putusan MK serta MA soal Gibran Rakabuming Raka
Tuntutan kelima menjadi sorotan tajam karena secara spesifik meminta penegakan hukum yang konsisten terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan sebagai calon wakil presiden. Desakan ini menegaskan bahwa hukum harus berlaku sama untuk semua pihak tanpa pandang bulu. Sejumlah tokoh turut hadir dan mendeklarasikan dukungan terhadap aksi ini, antara lain Ketua Dewan Pembina YPI Al Azhar Jimly Asshiddiqe, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Erick Yusuf, dan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. Kehadiran berbagai elemen dari latar belakang politik, hukum, dan sosial keagamaan ini menunjukkan adanya konsolidasi kekuatan publik yang semakin membesar dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas negara.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Presiden Prabowo Tetapkan PPh Final 0% untuk Penghapusan Utang BUMN dalam Likuidasi

Forum Keuangan Nasional 2026: Strategi Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8-6,5% Lewat Transformasi Pasar Modal

Dasco Sindir Andi Gani: Tak Jadi Target Penyadapan karena Kebiasaan Bangun Siang
