Bulog Jabar Gencar Lindung Peternak: SPPG Diwajibkan Beli Telur Rp26.500/kg, Salurkan 60 Ton Jagung SPHP

Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga telur melalui mekanisme pembelian langsung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari peternak rakyat. Dengan acuan harga pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram, langkah ini diambil untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya melayani kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga melindungi keberlangsungan usaha peternak ayam petelur skala kecil. Nurman Susilo, Pemimpin Wilayah Bulog Jabar, menyatakan bahwa skema ini dirancang untuk memutus rantai distribusi yang panjang sehingga harga di tingkat produsen tetap stabil dan menguntungkan bagi petani.

Mekanisme pembelian telur dalam program MBG ini diharapkan mampu menyerap produksi dari koperasi maupun peternakan langsung, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Nurman menekankan bahwa transaksi yang dilakukan tanpa perantara yang tidak perlu akan menjaga margin keuntungan peternak, yang sering kali tergerus oleh biaya distribusi. Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk intervensi pasar preventif guna menghindari fluktuasi harga yang merugikan produsen telur lokal di wilayah Jawa Barat.

Penyaluran Jagung SPHP Tekan Biaya Produksi Pakan

Selain mengatur harga telur, Bulog Jabar juga mengambil langkah strategis dengan menyalurkan 60 ton jagung dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendukung usaha peternak ayam petelur mikro. Jagung merupakan komponen utama pakan yang menyumbang biaya produksi terbesar. Dengan menjual jagung kepada koperasi di harga Rp5.000 per kilogram dan menetapkan batas jual maksimum ke peternak sebesar Rp5.500 per kilogram, Bulog berupaya menekan biaya hidup ternak. Hingga saat ini, realisasi penyaluran jagung SPHP di Jawa Barat telah mencapai sekitar 1.100 ton yang disalurkan ke enam kabupaten, termasuk Kota Bandung.

Validasi Ketat Menerima Penugasan dari Bapanas

Proses distribusi jagung ini dilakukan dengan mekanisme birokrasi yang terstruktur dan terdata. Calon penerima didata oleh dinas terkait, diteruskan ke pemerintah provinsi, dan disahkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bulog bertindak sebagai eksekutor berdasarkan penugasan Bapanas yang memuat alokasi tonase serta daftar spesifik nama koperasi dan peternak penerima. Nurman menegaskan bahwa seluruh penerima sudah tervalidasi berdasarkan nama dan alamat, memastikan bantuan tepat sasaran dan akuntabel, serta memperkuat ekosistem kemandirian pangan daerah dengan mengintegrasikan pasar telur MBG dan subsidi input produksi jagung secara simultan.