Ambisi Besar Kemendikdasmen: Revitalisasi 80.744 Sekolah dan Revitalisasi Sistem Penjurusan SMA

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menemen (Kemendikdasmen) resmi memperluas cakupan program revitalisasi sekolah dengan menambahkan 9.000 unit pendidikan baru. Langkah strategis ini mengubah target revitalisasi pada tahun 2026 dari 71.744 menjadi 80.744 satuan pendidikan, menandai komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara masif di seluruh Indonesia.

Perluasan target tersebut disampaikan langsung oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat melakukan kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, pada Kamis (12/11/2026). Dalam wawancara di lokasi tersebut, Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pelaksanaan program berjalan lancar dan sesuai ekspektasi. "Revitalisasi sekolah, Alhamdulillah, sekarang berjalan lancar. Insya Allah, tahun ini dari target 71.744 satuan pendidikan, kita akan bisa merealisasikan 80.744 satuan pendidikan. Jadi, ada penambahan sasaran sebanyak 9.000 satuan pendidikan," tegas Mendikdasmen. Ia menekankan bahwa revitalisasi ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang layak guna mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif.

Efek Kumulatif Program dan Perluasan Jangkauan Fasilitas

Dengan penambahan target signifikan ini, Kemendikdasmen memproyeksikan dampak kumulatif yang besar terhadap ekosistem pendidikan nasional. Jika dihitung gabungan dengan realisasi program pada tahun 2025, total satuan pendidikan yang direvitalisasi selama periode 2025-2026 ditargetkan mencapai lebih dari 97.000 sekolah. "Sehingga kalau digabung tahun 2025 dan 2026, Insya Allah, kita bisa merevitalisasi lebih dari 97.000 satuan pendidikan," ujar Abdul Mu’ti. Peningkatan sasaran ini diharapkan dapat memperluas akses fasilitas pendidikan modern ke berbagai daerah yang sebelumnya tertinggal, sehingga mengurangi kesenjangan kualitas infrastruktur antarwilayah.

Penyusunan Naskah Akademik untuk Revitalisasi Penjurusan SMA

Selain fokus pada fisik bangunan, pemerintah juga bergerak cepat dalam reformasi kebijakan kurikulum. Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengonfirmasi bahwa Kemendikdasmen sedang menyusun naskah akademik serta rancangan peraturan menteri untuk menghidupkan kembali sistem penjurusan di jenjang SMA. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada tahun ajaran 2027/2028. "Persoalan penjurusan dan peminatan tahun 2027–2028 sedang kami susun naskahnya, baik naskah akademik maupun rancangan peraturan menterinya," paparnya. Langkah ini menjadi krusial untuk mengembalikan diferensiasi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan potensi siswa, melengkapi upaya revitalisasi fisik sekolah dengan penguatan mutu akademik dari sisi kurikulum.